Tarif PPN Dinaikkan Jadi 15% per Juli 2020, IMF: Tidak Bijak

DUBAI, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) menyebut penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) Arab Saudi, dari 5% ke 15%, sebagai langkah yang tidak tepat. Kenaikan per 1 Juli 2020 ini disebut-sebut akan menimbulkan lonjakan inflasi serta menghambat pemulihan ekonomi.

Direktur Departemen Timur Tengah dan Asia Tengah IMF Jihad Azour mengatakan IMF sesungguhnya pernah merekomendasikan kepada Arab Saudi untuk meningkatkan tarif PPN dari 5% menjadi 10% pada 2019 lalu. Namun, usulan ini tidak diikuti oleh pemerintah Arab Saudi kala itu.

“Tidak bijak bila di situasi saat ini pemerintah meningkatkan tarif PPN. Apalagi sekarang tingkat konsumsi berada pada level yang rendah. Peningkatan tarif PPN ini bersifat regresif dan menambah beban ekonomi," ujar Azour, dikutip Jumat (17/7/2020).

Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN di Arab Saudi ini dilatarbelakangi oleh anjloknya harga minyak bumi yang selama ini menjadi penopang utama penerimaan negara Arab Saudi. Peningkatan tarif PPN sendiri bertujuan untuk menutup kekurangan penerimaan tersebut.

“Secara prinsip, kami merekomendasikan kepada negara-negara eksportir minyak bumi ataupun komoditas-komoditas SDA lainnya untuk menyeimbangkan upaya stabilisasi ekonomi dan konsolidasi keuangan publik," ujar Jihad.

Ke depan, dia merekomendasikan Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah untuk memperbaiki sistem perpajakan di negara masing-masing. Menurutnya, sistem perpajakan di Timur Tengah harus lebih progresif dan lebih efisien dari yang ada sekarang.

“Ketimbang mengambil jalan pintas dengan cara meningkatkan PPN atau mengeluarkan belanja negara secara tidak efisien, akan lebih baik bila negara Timur Tengah mulai membangun sistem perpajakan yang adil. Transparansi belanja negara juga perlu ditingkatkan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, IMF memproyeksi perekonomian Arab Saudi akan mengalami kontraksi sebesar 6,8% (yoy) pada tahun ini. Hal ini terutama dilatarbelakangi oleh menurunnya aktivitas bisnis serta anjloknya harga minyak bumi yang turut menekan kinerja penerimaan negara. (kaw)