Tarif PPh Badan Dinaikkan, OECD Layangkan Peringatan untuk Negara Ini

SEOUL, DDTCNews - Kebijakan fiskal Korea Selatan (Korsel) di bawah Presiden Moon Jae-in mendapat perhatian khusus Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pasalnya, saat negara-negara lain di dunia menurunkan tarif pajak, Korsel justru melawan arus dengan menaikkan tarif PPh badan.

Kebijakan ini bagian dari janji kampanye Moon Jae-in saat pemilihan presiden tahun lalu. Kini, janji politik tersebut dipenuhi dengan menaikkan tarif PPh badan khusus perusahaan-perusahaan berpenghasilan tertinggi di Korsel dari 22% menjadi 25%.

"Kebijakan menaikkan pajak penghasilan badan bertentangan dengan tren di negara-negara anggota OECD. Cara yang lebih efisien untuk meningkatkan penerimaan adalah dengan meningkatkan pajak tidak langsung seperti PPN (pajak pertambahan nilai)/GST (good and service tax)," bunyi pernyataan OECD, Rabu (20/6).

Selain itu, OECD juga menyoroti rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan upah minimum menjadi US$9/jam pada 2020 mendatang. Kenaikan yang lebih dari 50% dari upah yang berlaku saat ini dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi ekonomi negeri Gingseng tersebut.

Kebijakan ini diyakini pemerintah Korsel dapat menjadi stimulus bagi bergeraknya bisnis dan ekonomi di sektor swasta. Namun, OECD melihat rencana kebijakan ini akan meningkatkan kekhawatiran atas kerentanan ekonomi Korsel.

"Kebijakan menaikkan upah akan berhasil jika dicocokkan dengan angka produktivitas yang lebih tinggi. Jika tidak, maka akan mendorong inflasi melebihi target dan akan berdampak negatif pada daya saing Korsel di ranah internasional," lanjut laporan OECD dilansir Bloomberg.

Pada akhirnya, OECD menyarankan agar Korsel melonggarkan kebijakan moneternya dan menaikkan pajak tidak langsung seperti PPN untuk meningkatkan basis pajak. Kedua strategi tersebut akan meningkatkan kapabilitas fiskal negara untuk memenuhi belanja sosial yang semakin membesar karena populasi yang mulai menua.

Seperti yang diketahui, kelompok usia pensiun terus menggerus keuangan negara dengan membengkaknya biaya untuk kesejahteraan sosial, ditambah dengan populasi usia kerja yang terus menurun. Pengeluaran untuk jaminan pensiun dan perawatan kesehatan jangka panjang terus meningkat tiap tahunnya dan pada tahun ini mencapai 26% dari PDB Korsel. (Amu)