KABUPATEN CILACAP

Target Pendapatan Tidak Tercapai, DPRD Pertanyakan Kinerja Pemda

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Juni 2020 | 14:17 WIB
Target Pendapatan Tidak Tercapai, DPRD Pertanyakan Kinerja Pemda

Ilustrasi. (DDTCNews)

CILACAP, DDTCNews—Realisasi pendapatan asli daerah Pemkab Cilacap, Jawa Tengah pada 2019 meleset tipis dari target. DPRD pun meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan untuk menjadi bahan evaluasi.

Anggota DPRD fraksi Golkar Mitra Patriasmoro mengatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di 2019 meleset 0,19% dari target. Secara nominal, pendapatan daerah Pemkab Cilacap kurang Rp6,2 miliar dari target sebesar Rp3,2 triliun.

"Pencapaian di bawah target ini harus bisa dijelaskan," katanya dalam rapat Paripurna DPRD Cilacap dikutip Selasa (30/6/2020).

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

Mitra menyebutkan penjelasan diperlukan karena pemda sudah berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun, realisasi setoran ke kas daerah justru tidak memenuhi target.

Menurutnya, realisasi pendapatan daerah tahun lalu seharusnya bisa lebih tinggi. Hal itu dikarenakan setoran pajak daerah dan retribusi berjalan cukup baik seperti pajak hotel, restoran, dan reklame.

Selain itu, ia juga menyoroti belum optimalnya pelayanan Pemda Cilacap dengan retribusi yang rutin dipungut. Pelayanan retribusi yang belum optimal itu terjadi pada layanan parkir dan pasar yang ada di Cilacap.

Baca Juga:
WP Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, Pemkot Lakukan Penempelan Stiker

“Salah satunya pencermatan retribusi pasar perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah belum memberikan layanan publik berupa pasar yang bersih, aman dan nyaman yang dapat mendukung peningkatan PAD,” ujarnya.

Catatan dari DPRD ini menurut Mitra harus menjadi perhatian Pemda Cilacap jika ingin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, terutama pengelolaan pasar dan area parkir baik dari sisi sarana dan prasarana.

“Tanggapan ini menjadi bahan evaluasi Pemkab Cilacap untuk perbaikan program APBD berikutnya,” tuturnya dilansir Radar Banyumas. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI ACEH

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Lebih Rendah, Bisa Dukung Ketahanan Pangan

Kamis, 23 Januari 2025 | 10:00 WIB KOTA YOGYAKARTA

WP Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, Pemkot Lakukan Penempelan Stiker

Rabu, 22 Januari 2025 | 15:30 WIB KOTA CIMAHI

Ada Diskon Pokok Pajak, Pemkot Imbau WP Segera Bayar PBB

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor