Target Pajak 2023 Sangat Mungkin Dicapai, Asalkan Syarat Ini Dipenuhi

SURABAYA, DDTCNews - Target penerimaan pajak senilai Rp1.718 triliun yang tertuang dalam APBN 2023 dinilai cukup realistis. Asalkan, Ditjen Pajak (DJP) mampu mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor dan kelompok wajib pajak tertentu.

Founder DDTC Darussalam mengatakan penerimaan pajak pada 2023 bakal dihadapkan oleh sejumlah tantangan. Di antaranya, melemahnya harga komoditas, tidak adanya tambahan penerimaan dari kenaikan tarif PPN, dan tidak berulangnya program pengungkapan sukarela (PPS).

Meski demikian, terdapat beberapa sektor yang tergolong kurang dipajaki dan dapat dioptimalkan penerimaannya pada tahun ini. "Ada sektor yang kontribusinya ke PDB (produk domestik bruto) lebih besar dibandingkan kontribusinya ke pajak, tidak selaras," ujar Darussalam dalam Tax Corner: Outlook Kebijakan Pajak Tahun 2023 yang digelar oleh IAI, Kamis (16/2/2023).

Sektor-sektor yang dimaksud antara lain konstruksi, pertambangan, dan pertanian. Pada tahun lalu, sektor konstruksi tercatat berkontribusi sebesar 9,8% terhadap PDB. Meski demikian, sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 4,1%.

Darussalam menerangkan rendahnya setoran pajak dari sektor konstruksi disebabkan oleh policy gap, yakni pemberlakuan PPh final atas penghasilan-penghasilan dari sektor tersebut.

"Dari sisi kebijakan ada PPh final. Artinya kalau bicara kebijakan pajak 2023, ini kemungkinan bisa jadi dikenai pajak sesuai dengan ketentuan umum," ujar Darussalam.

Adapun sektor pertambangan tercatat berkontribusi sebesar 12,2% terhadap PDB pada tahun lalu. Meski demikian, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak masih sebesar 8,3%. Walau kontribusi sektor pertambangan tergolong rendah, perlu dicatat bahwa tax buoyancy dari sektor tersebut tergolong tinggi.

Pada tahun lalu, tax buoyancy sektor pertambangan mencapai 25,9, jauh di atas sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, setoran pajak dari sektor pertambangan masih memiliki potensi besar untuk terus bertumbuh.

Terakhir, sektor pertanian tercatat berkontribusi sebesar 12,4% terhadap PDB. Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan pajak hanyalah sebesar 1,4%. Rendahnya setoran pajak dari sektor pertanian tidak terlepas dari banyaknya pengecualian PPN atas penyerahan-penyerahan oleh sektor tersebut.

Dari sisi jenis pajak, Darussalam mengatakan PPN dalam negeri telah berkontribusi sebesar 22,7% terhadap penerimaan pajak, mengalahkan PPh badan yang berkontribusi sebesar 19,9%.

Darussalam mengatakan kinerja positif setoran PPN perlu dipertahankan. Menurutnya, PPN perlu mengambil peran besar dalam menyokong penerimaan. Alasannya, pajak berbasis konsumsi relatif mudah untuk dikenakan dan tidak gampang tergerus oleh praktik penghindaran pajak.

Meski demikian, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kontribusi PPh orang pribadi oleh wajib pajak nonkaryawan. Pada tahun lalu, kontribusi PPh orang pribadi terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 0,7%, lebih rendah dibandingkan kontribusi PPh Pasal 21 dari wajib pajak karyawan yang mencapai 10,2%. (sap)