Tangkal Faktur Pajak Fiktif, Otoritas Terbitkan Aturan Baru

NEW DELHI, DDTCNews – Kegiatan usaha dengan omzet bulanan mencapai INR5 juta (setara dengan Rp963,6 juta) atau lebih, kini diwajibkan membayar goods and services tax (GST) atau PPN paling sedikit sebesar 1% dari total PPN yang dibebankan.

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) menyatakan ketentuan baru ini ditetapkan oleh Pemerintah India untuk menekan praktik fraud PPN melalui faktur pajak palsu yang marak terjadi di negara tersebut.

"Pemungut PPN dilarang memakai jumlah kredit pajak masukan yang tersedia untuk menghapuskan kewajiban pembayaran pajak keluaran melebihi 99% dari kewajiban pajak jika nilai omzet wajib pajak melebihi INR5 juta," kata CBIC dikutip dari indiatimes.com, Senin (28/12/2020).

Dalam penghitungan batasan omzet tersebut, Pemerintah India menetapkan hanya penyerahan barang dan jasa yang dikenai PPN saja yang turut diperhitungkan sehingga penyerahan barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN tidak turut terdampak oleh ketentuan terbaru ini.

Pembatasan pengkreditan pajak masukan ini juga tidak berlaku bagi wajib pajak yang membayar PPh INR100.000. Batasan ini tidak berlaku bagi pemungut GST yang masih memiliki saldo kredit pajak masukan sebesar INR100.000 sejak tahun sebelumnya.

Sebelumnya, registrasi pemungut GST yang relatif mudah di India malah dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menerbitkan faktur pajak palsu.

GST Council mencatat terdapat 1,8 juta hingga 1,9 juta registrasi pemungut GST yang dilayani oleh otoritas pajak setiap tahunnya. Namun, setiap tahun hanya 30% dari pemungut GST yang diketahui keberadaannya, sedangkan 70% tidak dapat diketahui keberadaannya.

Direktur Jenderal Intelijen GST India juga telah mengidentifikasi 1.282 entitas bisnis yang ditengarai menerbitkan faktur pajak palsu. Jenis penyerahan barang yang banyak dimanfaatkan untuk penerbitan faktur pajak palsu antara lain besi dan baja, tembaga, plastik, produk susu, produk elektronik, kulit, tekstil, bahan-bahan kimia, perangkat lunak, limbah kertas, hingga limbah kertas.

Sementara itu, jenis penyerahan jasa yang banyak dimanfaatkan untuk penerbitan faktur pajak palsu antara lain pemberian jasa konstruksi, periklanan, dan jasa-jasa terkait pengalihdayaan tenaga kerja. (rig)