HANOI, DDTCNews – Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam berencana meningkatkan tarif pajak lingkungan pada sektor bahan bakar mulai tahun 2019. Peningkatan tarif ini dalam rangka pemerintah menangani masalah lingkungan di Vietnam.
Wakil Ketua Majelis Nasional Phung Quoc Hien mengatakan kenaikan tarif pajak itu akan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah bisa memanfaatkan penerimaan itu untuk menangani masalah lingkungan.
“Pemerintah akan menerima tambahan penerimaan VND15,7 triliun (Rp10,03 triliun) ke kas negara setiap tahunnya dan akan digunakan untuk melindungi lingkungan,” katanya melansir retailnews.asia, Selasa (25/9).
Tarif pajak bahan bakar berjenis bensin meningkat dari VND3.000 menjadi VND4.000 atau Rp2.556 per liter, sedangkan diesel dari VND1.500 menjadi VND2.000 atau Rp1.279 per liter. Kemudian pajak minyak tanah dari VND300 menjadi VND1.000 atau Rp639 per liter, serta pajak minyak dan pelumas dari VND900 menjadi VND2.000 per liter.
Hal ini mendapat sorotan dari Ketua DPR Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan yang menyatakan pajak pada bahan bakar akan digunakan untuk menjaga lingkungan dan mengatasi berbagai masalah lingkungan yang masih terjadi.
“Dengan begitu, orang akan melihat uang pajak bahan bakar tidak dibelanjakan untuk tujuan lain,” tuturnya.
Meski sudah dinaikkan, harga bahan bakar di Vietnnam masih lebih rendah dibanding 120 negara lain. Kendati terbilang rendah, pertumbuhan penerimaan pajak perlindungan lingkungan yang dipungut dari bahan bakar tersebut tercatat cukup tinggi.
Pada tahun 2016, penerimaan pajak perlindungan lingkungan mencapai VND42,4 triliun atau Rp27,10 triliun. Realisasi tersebut mampu tumbuh 57% dibanding dengan realisasi 2015.
Adapun penggunaan dana pajak tersebut untuk perlindungan lingkungan pada periode sama, hanya mencapai VND12,3 triliun atau Rp7,85 triliun atau hanya 29% dari total penerimaan 2016. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.