PEMBIAYAAN APBN

Tambal Defisit APBN, Pemerintah Raup Rp26,1 Triliun dari Lelang 7 SUN

Dian Kurniati | Rabu, 07 Oktober 2020 | 11:45 WIB
Tambal Defisit APBN, Pemerintah Raup Rp26,1 Triliun dari Lelang 7 SUN

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah meraup dana Rp26,1 triliun dari hasil lelang tujuh Surat Utang Negara (SUN). Hasil lelang surat utang negara akan digunakan untuk menambal defisit APBN tahun ini.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan SUN yang dilelang antara lain dua Surat Perbendaharaan Negara (SPN) seri SPN12210108 dan SPN12211007.

Lalu, lima surat utang berbunga tetap atau fixed rate (FR) seri FR0086, FR0087, FR0080, FR0083, dan FR0076. Menurut Deni, penawaran yang masuk cukup meningkat dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

"Dari target Rp20 triliun, bids yang masuk Rp49,47 triliun. Minat investor untuk tenor jangka panjang juga meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan incoming bids untuk tenor 10 dan 28 tahun," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).

Deni menuturkan partisipasi investor asing lelang kali ini lebih baik ketimbang lelang SUN sebelumnya. Kali ini, persentase bids asing mencapai 15,2% dari total bids yang masuk, atau lebih tinggi dari persentase lelang sebelumnya sebesar 11,2%.

Peningkatan bids asing tersebut terjadi hampir di semua seri SUN yang dilelang. Ini artinya, kepercayaan pasar terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih terjaga, didukung dengan kondisi pasar global dan domestik yang makin kondusif.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Meski bids yang masuk mencapai Rp49,47 triliun, pemerintah memutuskan untuk menyerap Rp26,10 triliun dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun, termasuk untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

"Keputusan itu juga mempertimbangkan yield atau imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder," ujarnya.

Dengan target pembiayaan melalui lelang SBN pada kuartal IV/2020 sebesar Rp212,9 triliun dan jumlah lelang sebanyak 9 kali, pemerintah optimistis dapat mengejar sisa target yang telah ditetapkan.

Deni menyebut optimisme itu juga didukung dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas pasar SBN, termasuk bertindak sebagai last resort pada penerbitan SBN di pasar perdana. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN