KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

Tak Kunjung Bayar Pajak, Rekening WP yang Diblokir Akhirnya Disita

Redaksi DDTCNews | Minggu, 09 Juli 2023 | 10:00 WIB
Tak Kunjung Bayar Pajak, Rekening WP yang Diblokir Akhirnya Disita

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo melakukan penyitaan terhadap rekening wajib pajak di Bank BCA KCU Matraman, Jakarta Timur pada 14 Juni 2023. Sita rekening tersebut dilaksanakan dalam rangka pelunasan utang wajib pajak.

Dalam keterangan resmi, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo menyebutkan penyitaan tersebut dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

“Turut membantu proses sita adalah Kepala Layanan Bank BCA KCU Matraman dan satu orang saksi dari pihak pemerintahan setempat yang diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Kebon Manggis,” sebut KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dikutip pada Minggu (9/7/2023).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Penyitaan merupakan bagian dari penagihan aktif yang dilakukan kantor pajak kepada wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya. Sebelum menyita, kantor pajak telah melakukan pengiriman surat teguran, pemblokiran rekening, dan penyampaian surat paksa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penyitaan (PPSP), penyitaan ialah tindakan juru sita pajak dengan tujuan untuk menguasai barang penanggung pajak. Hal ini juga dilakukan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak.

Objek Sita

Kegiatan penyitaan ini dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU PPSP. Adapun yang dimaksud dengan barang ialah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Merujuk pada Pasal 14 ayat 1 UU PPSP, penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang ada di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat usaha, atau di tempat lainnya termasuk dalam penguasaan di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, Andrei Angga Wardhana mengatakan kantor pajak akan melakukan pemindahbukuan ke rekening kas negara setelah dilakukan tindakan penyitaan.

“Dalam jangka waktu 14 hari, wajib pajak masih dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihannya agar tidak dilakukan pemindahbukuan,” tuturnya.

Menurut Andrei, penyitaan rekening menjadi salah satu upaya tindakan penagihan yang diprioritaskan KPP dalam pencairan tunggakan wajib pajak. Harapannya, wajib pajak dapat segera menyelesaikan utang pajaknya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN