KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Akhirnya Blokir Rekening Milik WP

Redaksi DDTCNews | Minggu, 18 Agustus 2024 | 15:30 WIB
Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Akhirnya Blokir Rekening Milik WP

Ilustrasi.

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Satu bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar melakukan penagihan pajak di KCU BCA Bandar Lampung pada 24 Juli 2024.

KPP Pratama Natar meminta bantuan asistensi karena kantor BCA berlokasi di wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Satu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dalam rangkaian kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang belum melunasi utang pajak.

“Tindakan penagihan yang dilakukan ini adalah memblokir rekening milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak,” sebut KPP Pratama Bandar Lampung, dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Minggu (18/8/2024).

Baca Juga:
Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Pada saat bersamaan, juru sita pajak negara (JSPN) dari KPP Pratama Bandar Lampung Satu juga melakukan blokir dan pelunasan utang pajak terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu.

“Sinergi diperlukan antar-kantor pajak untuk penagihan pajak,” ujar Muhammad Faiz Krisnanda, selaku JSPN KPP Pratama Bandar Lampung Satu.

Faiz berharap tindakan penagihan pajak berupa blokir rekening milik wajib pajak dan/atau penanggung pajak tersebut dapat menjadi deterrent effect bagi wajib pajak lain yang masih memiliki utang pajak.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Sebagai informasi, pemblokiran rekening dilakukan guna mempercepat pencairan piutang pajak dan menjalankan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023.

Dalam PMK tersebut diatur bahwa rangkaian penagihan pajak terdiri dari penerbitan surat teguran, penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, penerbitan surat paksa, penyitaan, penjualan barang sitaan, pencegahan, dan penyanderaan.

Jika wajib pajak melunasi tunggakan pajak, blokir akan dicabut berdasarkan Pasal 33 PMK 61/2023. Secara umum, blokir bakal dicabut apabila penanggung pajak melunasi utang pajak sesuai dengan tanggung jawabnya.

Apabila wajib pajak tak melunasi utang pajak, harta yang tersimpan dalam rekening nantinya akan dipindahbukukan ke kas negara guna melunasi utang pajak dimaksud. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Prajuto Sukaeni 19 Agustus 2024 | 13:24 WIB

Jika rekening diblokir, apalagi isinya minim, bagaimana mau melunasi pajak ya. Yg perlu dilakukan itu bagaimana pajak itu bisa diringankan...

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak