RAPBN 2025

Susun RAPBN 2025 saat Masa Transisi, Wamenkeu Ungkap Tantangannya

Dian Kurniati | Minggu, 15 September 2024 | 09:00 WIB
Susun RAPBN 2025 saat Masa Transisi, Wamenkeu Ungkap Tantangannya

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyebut bahwa penyusunan RAPBN 2025 pada masa transisi pemerintahan perlu dilakukan secara hati-hati.

Menurut Suahasil, RAPBN 2025 yang disusun oleh pemerintah saat ini bakal dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk itu, penyusunan RAPBN 2025 ini juga harus memasukkan beberapa program yang diusung Prabowo ketika kampanye.

"Ini adalah bentuk keberlanjutan yang sangat-sangat diapresiasi oleh dunia internasional. Bagaimana kelanjutan seperti ini, keberlanjutan seperti ini, bisa disusunkan di dalam ruang fiskal dan juga ruang politiknya," katanya, dikutip pada Minggu (15/9/2024).

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Suahasil menuturkan APBN memiliki peran penting untuk menjaga perekonomian, termasuk pada masa transisi pemerintahan. Pada tahun ini, pemerintah juga harus menjalankan APBN 2024 sekaligus menyiapkan RAPBN 2025 untuk dijalankan oleh pemerintah baru.

Dia menyebut penekanan mengenai kualitas belanja menjadi kunci dalam menyusun RAPBN transisi. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR perlu menyusun RAPBN 2025 secara teliti agar berbagai program prioritas dapat terakomodasi.

"Presiden terpilih memberikan banyak sekali penekanan di dalam titik-titik yang menjadi prioritas anggaran ke depan dan ini kami masukkan," ujarnya.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pemerintah bersama DPR tengah menyusun RAPBN 2025 untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasan sejauh ini, RAPBN 2025 dirancang dengan defisit senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% PDB.

Pada RAPBN 2025 juga memuat program Quick Win presiden terpilih antara lain program makan bergizi gratis, peningkatan kelas rumah sakit, renovasi sekolah, dan cetak sawah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah