DDTC PODTAX

Strategi Pengawasan dan Penindakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Februari 2021 | 13:33 WIB
Strategi Pengawasan dan Penindakan Hukum Barang Kena Cukai Ilegal

CUKAI merupakan salah satu instrumen perpajakan yang kontribusinya saat ini mencapai 9%-10% dari total penerimaan perpajakan. Dalam konteks pemulihan ekonomi, layaknya penerimaan negara lainnya, peran cukai menjadi semakin krusial dalam menyeimbangkan kondusivitas iklim usaha dan menjaga agar basis pajak tidak hilang.

Di tengah geliat pemulihan ekonomi nasional, berita mengenai penyelundupan rokok ilegal menyeruak ke ranah publik. Kementerian Keuangan sendiri menyatakan tingkat peredaran rokok ilegal pada 2020 tumbuh ke level 4,9% dari total peredaran rokok, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3%.

Baca Juga:
Aturan Cukai Minuman Manis Digodok, DPR Beberkan PR Pemerintah

Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan fenomena barang kena cukai ilegal di Indonesia? Bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi modus kecurangan cukai yang sering muncul?

Pada episode Podtax kali ini Lenida Ayumi berbincang bersama Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai RI Nirwala Dwi Heriyanto mengenai upaya pengawasan dan penindakan hukum barang kena cukai ilegal di Indonesia.

Ingin tahu pembahasan selengkapnya? Yuk saksikan di DDTC Podtax dan ikuti kuis berhadiahnya!


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 11 Februari 2025 | 10:19 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Aturan Cukai Minuman Manis Digodok, DPR Beberkan PR Pemerintah

Senin, 10 Februari 2025 | 11:44 WIB LITERATUR PAJAK

Memahami Pajak Minimum Global Berdasarkan Pilar 2 OECD, Baca Buku Ini

Minggu, 09 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Beri Fasilitas ATA Carnet untuk Peralatan Konser Maroon 5

Jumat, 07 Februari 2025 | 09:21 WIB UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Perbarui Kurikulum D-3 Perpajakan, Vokasi USU Libatkan Stakeholder

BERITA PILIHAN
Selasa, 11 Februari 2025 | 21:45 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Selama 3 Jam Malam Ini

Selasa, 11 Februari 2025 | 18:38 WIB DDTC ACADEMY - TAX UPDATE WEBINAR

Hadapi Rezim 11/12 dalam Sistem PPN di Indonesia, Ikuti Webinar Ini

Selasa, 11 Februari 2025 | 18:30 WIB KOTA BEKASI

Warga Bekasi! Manfaatkan Diskon PBB Hingga Mei 2025

Selasa, 11 Februari 2025 | 18:15 WIB PMK 11/2025

Diperbarui, Tarif Efektif PPN Jasa Freight Forwarding Jadi 1,1 Persen

Selasa, 11 Februari 2025 | 17:45 WIB PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemprov Bikin Tabungan Pajak untuk Tingkatkan Kepatuhan ASN Bayar PKB

Selasa, 11 Februari 2025 | 17:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Mulai Besok! AS Kenakan Bea Masuk 25% untuk Baja dan Aluminium

Selasa, 11 Februari 2025 | 16:12 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

Selasa, 11 Februari 2025 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax DJP