Sri Mulyani: Transisi Politik Tak Boleh Hambat Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan proses transisi politik tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sri Mulyani mengatakan transisi politik menjadi suatu siklus yang dialami oleh banyak negara di dunia. Menurutnya, pemerintah akan menjaga ekonomi tetap tumbuh di tengah transisi pemerintahan.

"Di seluruh penjuru dunia, transisi politik sedang dan akan terjadi. Termasuk di Indonesia, hal ini tidak boleh sampai menghambat pertumbuhan perekonomian," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Senin (9/9/2024).

Komitmen menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah transisi politik tersebut Sri Mulyani sampaikan saat bertemu CEO Standard Chartered Bill Winters dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF).

Dia menyebut Indonesia telah memiliki beberapa agenda ekonomi yang akan terus berlanjut meski terjadi transisi pemerintahan. Misal, transisi menuju energi yang ramah lingkungan.

Menurutnya, salah satu aspek yang mempercepat transisi energi yakni dukungan kerangka hukum. Dari Bill Winters, juga diketahui negara-negara di kawasan Asia relatif cepat dalam mengadopsi dan mengimplementasikan transisi energi.

"Selama 15 tahun belakangan, tidak pernah muncul permasalahan yang berarti," ujarnya.

Saat ini, pemerintah bersama DPR tengah menyusun RAPBN 2025 untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasan sejauh ini, RAPBN 2025 dirancang dengan defisit senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

APBN 2025 akan dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada APBN 2025 juga termuat program Quick Win Prabowo-Gibran antara lain program makan bergizi gratis, peningkatan kelas rumah sakit, renovasi sekolah, dan cetak sawah. (sap)