Sri Mulyani Siap Serahkan Roadmap Tax Ratio ke DPR pada Kuartal I/2025

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Kementerian Keuangan tengah merancang roadmap meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio).

Menurut Sri Mulyani, roadmap peningkatan tax ratio akan disusun untuk periode 5 tahun mendatang. Nanti, roadmap tersebut juga akan diserahkan kepada DPR.

"Untuk program yang terukur untuk pencapaian tax ratio 5 tahun ke depan, kami akan sampaikan nanti di triwulan I/2025," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Kamis (14/11/2024).

Persoalan peningkatan tax ratio menjadi salah satu topik yang banyak dibahas di dalam rapat kerja. Dalam kesimpulan rapat pun Kemenkeu diminta menyusun roadmap dan menyampaikan program yang terukur untuk pencapaian tax ratio 5 tahun ke depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Anggito Abimanyu menjelaskan Kemenkeu memerlukan waktu untuk memutakhirkan proyeksi tax ratio di tengah perubahan geopolitik dan outlook ekonomi global. Selain itu, para menteri baru di Kabinet Merah Putih juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

Dia menyebut roadmap yang dirancang akan membedah setiap faktor yang memengaruhi tax ratio di Indonesia antara lain mengenai basis pajak, tax buoyancy, serta dampak reformasi perpajakan seperti implementasi coretax administration system.

Setelahnya, Kemenkeu bakal memasukkan langkah strategis dalam mencari sumber-sumber penerimaan pajak baru, terutama pada kegiatan ekonomi yang belum tercatat, baik itu ekonomi bawah tanah (underground economy) maupun ekonomi bayangan (shadow economy).

"Kami akan coba membuat roadmap yang lebih utuh, dengan memutakhirkan apa yang sudah ada di dalam sebelumnya," ujar Anggito.

Pernyataan mengenai roadmap tax ratio Indonesia sempat disampaikan oleh Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Menurutnya, Kemenkeu perlu menyusun roadmap tax ratio beserta tax buoyancy, untuk mengukur elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB nominal.

Penyusunan roadmap tax ratio juga sempat masuk dalam kesimpulan Panja Penerimaan Negara dalam pembahasan APBN 2025. Panja juga meminta pemerintah melaporkan seberapa besar pengaruh fluktuasi harga komoditas terhadap penerimaan negara. (rig)