KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Coretax Jadi Backbone Peningkatan Penerimaan Pajak

Dian Kurniati | Selasa, 27 Agustus 2024 | 12:00 WIB
Sri Mulyani Sebut Coretax Jadi Backbone Peningkatan Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR, Selasa (27/8/2024).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa reformasi perpajakan merupakan aspek penting dalam meningkatkan penerimaan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, lanjut Sri Mulyani, pemerintah melakukan reformasi di berbagai bidang untuk meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan. Dia bahkan mengibaratkan reformasi perpajakan sebagai tulang punggung (backbone) dalam meningkatkan penerimaan negara.

"Reformasi perpajakan, termasuk pelaksanaan coretax, menjadi backbone atau tulang belakang yang kuat bagi pemerintah untuk terus mencapai target penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sri Mulyani membeberkan beberapa upaya yang dijalankan dalam reformasi perpajakan antara lain melaksanakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan memperbaiki organisasi tata kelola serta infrastruktur di bidang perpajakan.

Kemudian, penguatan penerimaan pajak juga dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pemanfaatan teknologi pada sistem perpajakan. Saat ini, pemerintah juga tengah bersiap menerapkan coretax administration system pada akhir tahun ini.

Sebagai informasi, coretax dikembangkan untuk menggantikan sistem yang digunakan saat ini, yakni SIDJP. Nanti, coretax akan mencakup 21 proses bisnis DJP antara lain pendaftaran, pengelolaan SPT, serta pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Selanjutnya, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information, penagihan, taxpayer account management, compliance risk management (CRM), pemeriksaan, pemeriksaan bukper dan penyidikan.

Kemudian, proses bisnis business intelligence, document management system, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, knowledge management, dan data quality management.

Sri Mulyani menambahkan optimalisasi penerimaan perpajakan juga dijalankan melalui sinergi dan joint program penegakan hukum, serta harmonisasi kebijakan perpajakan. Selain itu, pemerintah juga akan terus mengantisipasi dinamika perpajakan internasional.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

"Peningkatan untuk mengantisipasi arah perpajakan internasional akan terus dilakukan," ujarnya.

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan senilai senilai Rp2.490,9 triliun dalam RAPBN 2025 atau naik 12,28% dari outlook penerimaan perpajakan 2024 senilai Rp2.218,4 triliun. Adapun soal tax ratio pada 2025, ditargetkan sebesar 10,24%.

Target tax ratio tersebut mendapat sorotan dari beberapa fraksi di DPR. Misal, Fraksi PDI-Perjuangan menyebut target tax ratio ini lebih kecil dari yang dibahas dalam KEM-PPKF.

Selain itu, target tax ratio juga masih jauh dari yang ditargetkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar 23%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?