KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Kementerian/Lembaga Hemat Anggaran Gaji Ke-13

Dian Kurniati | Jumat, 21 Mei 2021 | 09:53 WIB
Sri Mulyani Minta Kementerian/Lembaga Hemat Anggaran Gaji Ke-13

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengimbau seluruh kementerian/lembaga (K/L) melakukan penghematan anggaran tahun ini, terutama yang berasal dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan gaji ke-13.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penghematan bertujuan untuk mengamankan kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi, penanganan pandemi Covid-19, perlindungan sosial, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Perlu dilakukan kembali refocusing anggaran belanja K/L TA 2021 dalam rangka menjaga defisit APBN 2021 sesuai dengan proyeksi sehingga tercipta APBN yang pruden dan sustainable," kata menkeu dalam surat bernomor S-408/MK.02/2021, Jumat (21/5/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani mengatakan penghematan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 63/2021. Sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non-rupiah murni sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tukin THR dan gaji ke-13.

Menkeu meminta K/L untuk segera menyampaikan usulan anggaran tersebut kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021.

Usulan revisi penghematan harus diserahkan paling lambat 28 Mei 2021. "Dalam hal sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 usul revisi anggaran tidak disampaikan maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan," ujar menku dalam suratnya.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sri Mulyani menambahkan seluruh proses revisi anggaran untuk penghematan belanja 2021 akan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melayangkan surat imbauan tersebut pada 18 Mei 2021 kepada para menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Surat itu juga ditembuskan kepada presiden, wakil presiden, dan DPR. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN