KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Jelaskan Alasan Pemerintah Ubah Aturan Soal PPnBM Mobil

Dian Kurniati | Rabu, 14 September 2022 | 11:30 WIB
Sri Mulyani Jelaskan Alasan Pemerintah Ubah Aturan Soal PPnBM Mobil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan pemerintah ke depannya akan terus diarahkan untuk mendukung transisi energi yang ramah lingkungan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mendukung penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah ialah dengan merevisi aturan tarif PPnBM pada kendaraan bermotor.

"Saat ini [tarif PPnBM] tak lagi ditentukan berdasarkan kapasitas CC kendaraan, tapi seberapa banyak Anda menghasilkan polusi dari kendaraan itu. Makin tinggi polusi, tarif lebih tinggi," katanya dalam HSBC Summit 2022 Powering The Transition to Net Zero, Rabu (14/9/2022).

Baca Juga:
Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Sri Mulyani menyebut ketentuan mengenai pengenaan PPnBM kendaraan bermotor berdasarkan emisi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2021. Dari kebijakan itu, ia berharap penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan dapat lebih cepat.

PP 74/2021 mengatur kendaraan bermotor dengan teknologi battery electric vehicles dan fuel cell electric vehicles akan dikenakan PPnBM 15% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0% dari harga jual.

Sementara itu, tarif PPnBM 15% atas DPP PPnBM sebesar 40% dikenakan atas kendaraan bermotor full hybrid dengan kapasitas hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 gram per kilometer.

Baca Juga:
Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kemudian, tarif 15% atas DPP PPnBM kendaraan bermotor full hybrid 46,66% dari harga jual berlaku atas kendaraan bermotor full hybrid dengan kapasitas silinder hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 kilometer per liter hingga 23 kilometer per liter atau memiliki tingkat emisi CO2 mulai dari 100 gram per kilometer hingga 125 gram per kilometer.

Pada kendaraan berteknologi plug-in hybrid electric vehicles, PPnBM yang dikenakan sebesar 15% dengan DPP 33,33%. Tarif itu berlaku atas kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicles dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 100 gram per kilometer.

Di sisi lain, pemerintah juga telah merilis Perpres 55/2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Perpres ini akan mendorong terciptanya ekosistem mobil ramah lingkungan sehingga makin menarik bagi pelaku industri.

Baca Juga:
Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Menurut Sri Mulyani, Perpres 55/2019 tersebut juga mengatur pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik.

"Kemenkeu bersama dengan kementerian lain sedang memformulasikan kebijakan yang mendukung pengembangan industri manufaktur kendaraan listrik di Indonesia," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji