Sri Mulyani Ingin Eselon I Punya Divisi Pengkaji Evektivitas Belanja

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin sejumlah unit eselon I di bawahnya membentuk divisi riset. Fungsinya, menguji efektivitas belanja yang telah dilakukan pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu memiliki tugas mengelola keuangan negara dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, Kemenkeu juga perlu menguji apakah semua kebijakan, regulasi, alokasi, dan implementasi anggaran pendapatan dan belanja sudah berjalan untuk fungsi stabilitas perekonomian.

"Itu semuanya merupakan tujuan bernegara, digariskan dalam undang-undang, dan kita sebagai pelaksananya harus tanggung jawab," katanya dalam Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan 2021, Rabu (15/12/2021).

Sri Mulyani mengatakan unit eselon I yang perlu membuat divisi riset misalnya Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dia mengaku senang karena Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan inisiatif untuk memunculkan sebuah sikap keilmiahan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam mengelola data-data yang berhubungan dengan keuangan negara. Pengelolaan data tersebut kemudian dapat dijadikan sebuah studi ilmiah yang tidak hanya untuk keperluan penerbitan jurnal, tetapi pada akhirnya untuk memperbaiki kualitas kebijakan keuangan negara.

Sri Mulyani menyebut perbaikan kualitas kebijakan dalam organisasi membutuhkan suatu keteraturan dalam cara berpikir, cara melihat masalah, cara melihat data, dan mengolahnya secara kritis. Menurutnya, keteraturan tersebut perlu terus didorong karena mengelola keuangan negara merupakan tanggung jawab yang besar, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Sikap dasar seperti inilah yang seharusnya muncul dalam value Kementerian Keuangan, yang disebut profesional dan kompetensi dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Sri Mulyani berharap tradisi pengkajian efektivitas kebijakan keuangan negara dapat terus meningkat di Kemenkeu. Menurutnya, hal serupa juga harus dilakukan terhadap lebih dari 25.000 satuan kerja (satker) di Indonesia untuk melihat perilaku mereka dalam mengelola keuangan negara mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pertanggungjawaban.

Adapun saat ini, Ditjen Perbendaharaan sudah mencoba gunakan data-data dari satker untuk menguji kualitas pelaksanaan anggaran, seperti melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

"Seharusnya data ini, yang begitu banyak, dapat menunjukkan aktivitas keuangan negara dan bisa dikelola dengan jauh lebih kaya lagi dari berbagai dimensi, seperti efektivitas, efisiensi alokasi," imbuh Sri Mulyani. (sap)