Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah diminta untuk kembali menjadi menteri keuangan pada kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurutnya, Prabowo pada pertemuan kali ini juga kembali mengajaknya berdiskusi mengenai APBN dan keuangan negara.
"Kami diskusi cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu, pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali," katanya, Senin (14/10/2024).
Sri Mulyani mengatakan telah beberapa kali berdiskusi mengenai keuangan negara selama masa transisi pemerintahan. Dalam penyusunan APBN 2025 pun dia rutin berkonsultasi kepada Prabowo.
Dia menjelaskan Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara agar dapat mendukung pelaksanaan program yang diusung. Penguatan keuangan negara ini utamanya dilaksanakan dari sisi pendapatan negara yang mencakup pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.
Kemudian mengenai belanja negara, Prabowo berpesan agar kualitas belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah terus ditingkatkan agar dampaknya dirasakan masyarakat.
Meski banyak berdiskusi mengenai keuangan negara, Sri Mulyani mengaku pertemuannya dengan Prabowo kali ini belum membahas rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
"Enggak ada [pembahasan mengenai BPN]. Kemenkeu satu," ujarnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.