Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

JAKARTA, DDTCNews – Target penerimaan perpajakan yang disodorkan pemerintah dalam RAPBN 2020 menuai respons dari anggota DPR.

Fraksi Golkar dalam pandangan yang dibacakan dalam rapat paripurna DPR menyatakan target yang naik tersebut menjadi tantangan besar. Pasalnya, kondisi perekonomian yang tengah tertekan akan memengaruhi kemampuan dunia usaha dalam membayar pajak.

“Kita apresiasi penetapan target penerimaan dalam RAPBN 2020. Untuk mencapai target itu butuh kerja keras, terlebih di tengah stagnasi penerimaan pajak saat ini,” Kata Politisi Golkar John Kenedy Aziz di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kamis (22/8/2019).

Sementara itu, Fraksi PKS menyebutkan kenaikan target penerimaan idealnya diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun, kinerja kepatuhan justru cenderung menurun setelah program pengampunan pajak pada 2016.

Fraksi PKS menyebutkan program tax amnesty seharusnya dilanjutkan dengan reformasi perpajakan. Aspek ini yang kemudian tidak terlalu tampak dilakukan pemerintah setelah tax amnesty.

“Tax amnesty yang tidak diikuti dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh justru menyebabkan ketidakpatuhan menjadi meningkat dan terjadinya crowding out effect dari pembayar pajak yang dari tadinya patuh,” ungkapnya.

Dalam RAPBN 2020, pemerintah menyodorkan target penerimaan pajak senilai Rp1,639.9 triliun. Angka setoran pajak tersebut naik dari target tahun ini yang senilai Rp1.577,6 triliun. Target setoran pajak 2020 itu terbagi atas pajak penghasilan migas Rp55 triliun dan pajak nonmigas Rp1.584,9 triliun.

Sementara itu, target penerimaan bea cukai dipatok senilai Rp221,9 triliun. Target bea cukai tersebut terdiri dari target cukai senilai Rp179,3 triliun, bea masuk senilai Rp40 triliun, dan bea keluar senilai Rp2,6 triliun.

Secara total target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 usulan pemerintah senilai Rp1.861,8 triliun. Angka tersebut naik dari target tahun ini yang dipatok pada angka Rp1.786,4 triliun. (kaw)