PENGAMPUNAN PAJAK

Soal Tax Amnesty Jilid II, Ini Respons Menko Darmin

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Agustus 2019 | 16:51 WIB
Soal Tax Amnesty Jilid II, Ini Respons Menko Darmin

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Wacana untuk kembali menggelar pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II ramai disuarakan oleh pelaku usaha. Kemenko Perekonomian mempunyai tanggapan berbeda terkait wacana tersebut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan usulan untuk menggelar program tax amnesty jilid II bukan perkara sepele. Urusan tidak sekedar bisa atau tidaknya membuka kembali kegiatan pengampunan pajak.

“Masalahnya bukan pada dimungkinkan atau tidak [untuk menggelar tax amnesty jilid II),” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (13/8/2019).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Mantan Dirjen Pajak itu menyatakan program tax amnesty tidak berdiri sendiri sebagai kebijakan pajak. Program tersebut menyangkut banyak dimensi dalam perekonomian nasional, bukan hanya urusan fiskal.

Oleh karena itu, dia tidak mau banyak berkomentar terkait usulan dari pelaku usaha agar pemerintah menggulirkan kembali tax amnesty. Menurutnya, perlu kajian mendalam apabila pemerintah hendak menggulirkan program pengampunan pajak dalam waktu dekat.

“[Soal tax amnesty jilid II] itu apakah layak atau tidak, kemudian feasible atau tidak untuk dilakukan saat ini,” terangnya.

Baca Juga:
Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Seperti diketahui, Ketua Kadin Rosan Roeslani mengusulkan rencana pelaksanaan tax amnesty jilid II dilakukan kurang dari 9 bulan atau lebih pendek dari program sebelumnya. Menurutnya, masyarakat sudah lebih paham dengan skema dan manfaat dari tax amnesty.

Dia meyakini penerimaan dan jumlah wajib pajak yang ikut akan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Menurutnya, WP yang sebelumnya tidak ikut program pengampunan pajak jilid I bisa memiliki kesempatan lagi.

“Kami terus terang ingin dapatkan masukan dari unsur asosiasi, himpunan, dan para pengusaha. Ini masih awal juga. Ini bukan satu hal yang tabu dibicarakan,” katanya dalam diskusi 'Kadin Talks' dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (2/8/2019). (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra