PENGAMPUNAN PAJAK

Soal Tax Amnesty, Ini Kekhawatiran Bank Dunia

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Oktober 2016 | 19:04 WIB
Soal Tax Amnesty, Ini Kekhawatiran Bank Dunia Ilustrasi Bank Dunia (Foto: indianexpress.com)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Dunia mengkhawatirkan dampak positif dari program pengampunan pajak Indonesia hanya akan berdampak sesaat, mengingat pemerintah telah memproyeksikan dampak positif program tersebut akan berlangsung lama.

Ekonom Senior Bank Dunia Hansa Anand Beck mengatakan program pengampunan pajak sejatinya memiliki dampak positif dalam jangka waktu yang panjang bagi perekonomian Indonesia. Karena dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun negara.

Tax amnesty ini sebenarnya memiliki dampak yang positif untuk negara, tapi seharusnya pemerintah lebih aware jika ternyata dampak tersebut hanya akan berlangsung sesaat saja,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/10).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Ia menambahkan program pengampunan pajak berpotensi untuk memberikan dampak yang positif dalam waktu singkat dan tentu hal ini berlawanan dengan keinginan pemerintah. Namun, permasalahan tersebut justru akan menjadi perhatian pemerintah untuk menanganinya.

Berbagai upaya tetap perlu dilakukan pemerintah untuk bisa menjamin dampak positif yang dihasilkan program pengampunan pajak mampu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sehingga harapan pemerintah untuk membangun Indonesia lebih maju bisa tercapai.

Selain itu, program pengampunan pajak juga akan memberikan dampak yang positif terhadap penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan, sektor lain seperti asuransi dan properti juga mengalami penguatan.

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Dana periode pertama program pengampunan pajak diproyeksikannya siap mengalir ke pasar saham, properti dan asuransi dalam nominal yang cukup tinggi. Meskipun begitu, pemerintah perlu tetap memperhatikan kondisi pasar saham pada tahun mendatang.

“Dana tax amnesty akan banyak yang masuk ke pasar, tapi pemerintah harus tetap mengawasi dan menjaga pasar saham. Pengawasan tersebut untuk menjaga kondisi pasar saham tidak mengalami penurunan pada tahun mendatang,” tuturnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?