JEPANG

Soal Rencana Kenaikan Pajak Konsumsi, PM Abe Tegaskan Sikapnya

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Januari 2019 | 13:48 WIB
Soal Rencana Kenaikan Pajak Konsumsi, PM Abe Tegaskan Sikapnya

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak konsumsi Jepang. (DDTCNews)

TOKYO, DDTCNews – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan selalu mencermati risiko yang membayangi pemulihan ekonomi global dan berpotensi mempengaruhi ekonomi Negeri Sakura. Namun, posisi terkait rencana peningkatan pajak konsumsi tidak berubah.

Abe mengatakan tanda-tanda perlambatan permintaan global dan peningkatan tajam nilai tukar yen baru-baru ini telah mengaburkan prospek ekonomi yang bergantung pada ekspor. Namun, dia menegaskan fundamental ekonomi Jepang masih bagus.

“Kami ingin mengarahkan kebijakan dengan mencermati berbagai risiko. Tidak ada perubahan pada posisi/ sikap (stance) kami terkait kenaikan tarif pajak penjualan yang telah direncanakan, kecuali Jepang terkena goncangan dengan skala [runtuhnya] Lehman Brothers,” jelasnya, seperti dilansir dari Japan Today, Senin (7/1/2019).

Baca Juga:
APBN 2025 Disusun Siap Hadapi Gejolak Geopolitik, Ini Kata Sri Mulyani

Seperti diketahui, pemerintah Jepang berencana menaikkan tarif pajak konsumsi menjadi 10% pada Oktober 2019. Langkah ini diambil setelah pemerintah menunda kenaikan selama dua kali sejak 2014. Tarif pajak telah naik dari 5% menjadi 8% pada 2014.

Penundaan kenaikan tarif sebelumnya dikarenakan resesi. Untuk tahun ini, PM Abe menegaskan kenaikan harus diambil dengan alasan sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pemerintah pun telah meminta pelaku bisnis untuk menaikkan gaji pegawainya.

Terkait dengan mitigasi dalam konteks perbaikan ekonomi global, Jepang berupaya untuk memperbaiki gesekan perdagangan China dengan Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan dengan mempromosikan koordinasi global saat memimpin pertemuan tahunan G20 tahun ini.

“Sebagai Ketua G20, Jepang berharap dapat memainkan peran utama untuk mendorong kerja sama global ... untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan," katanya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 September 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

APBN 2025 Disusun Siap Hadapi Gejolak Geopolitik, Ini Kata Sri Mulyani

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pemungutan Pajak di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN