PENERIMAAN PAJAK

Soal Realisasi Terbaru Penerimaan Pajak, ini Bocoran dari DJPPR

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 Oktober 2019 | 15:01 WIB
Soal Realisasi Terbaru Penerimaan Pajak, ini Bocoran dari DJPPR

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman (tengah) memberikan penjelasan kepada awak media. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kinerja penerimaan pajak hingga akhir September 2019 tidak mengalami perubahan berarti dari akhir bulan sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman dalam press briefing APBN 2019 hari ini. Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci angka pertumbuhan tersebut. Hingga saat ini, Kemenkeu belum merilis dokumen APBN Kita terbaru. ‘

“Untuk realisasi (pertumbuhan] penerimaan pajak tidak jauh berbeda dengan bulan sebelumnya," katanya di Ruang Pers Kemenkeu, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Luky melanjutkan kinerja penerimaan pajak seharusnya meningkat pada Desember 2019. Hal ini sejalan dengan pola penerimaan pajak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, ada dua periode yang memiliki penerimaan lebih tinggi dari biasanya.

Pertama, periode Maret dan April, saat musim penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi dan badan. Kedua, periode Desember, saat tutup tahun fiskal.

Khusus untuk Desember, penerimaan diprediksi lebih tinggi karena ditutupnya pembayaran SPT masa baik PPh maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Oleh karena itu, dia optimistis kinerja akan membaik pada Desember 2019.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

“Di akhir Desember itu biasanya penerimaan bisa dua kali lipat karena ada pembayaran bulanan PPh dan PPN. Dan itu, tidak ada ijon-ijon lagi seperti tahun lalu,” paparnya.

Seperti diketahui, hingga akhir Agustus 2019, Ditjen Pajak (DJP) telah mengumpulkan penerimaan mencapai Rp800,16 triliun. Realisasi setoran DJP tersebut hanya tumbuh 0,21% dan memenuhi 50,78% dari target APBN yang senilai Rp1.577, 5 triliun.

Hingga saat ini, otoritas fiskal belum memperbarui angka kinerja APBN untuk posisi akhir September 2019. Luky menyebutkan transisi politik dan pembentukan kabinet baru menjadi salah satu penyebab belum dirilisnya angka realisasi itu ke publik.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember