INDUSTRI OTOMOTIF

Soal PPnBM Mobil 0%, Kepala BKF: Semoga Bisa Diputuskan Secepatnya

Dian Kurniati | Jumat, 25 September 2020 | 14:35 WIB
Soal PPnBM Mobil 0%, Kepala BKF: Semoga Bisa Diputuskan Secepatnya

Ilustrasi. Petugas keamanan berjaga di sekitar unit mobil baru di salah satu kawasan industri otomotif di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jum'at (4/9/2020). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait dengan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas mobil baru.

Meski demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengungkap sejumlah pertimbangan yang dikaji sebelum pengambilan keputusan. Menurutnya, kebijakan pembebasan PPnBM dapat berdampak pada setidaknya dua hal, yakni industri otomotif dan konsumsi masyarakat.

"Masih kami pelajari. Semoga bisa diputuskan secepatnya," katanya melalui konferensi video, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Febrio mengatakan BKF telah mempersempit kajian mengenai usulan pembebasan PPnBM tersebut hanya pada mobil lokal yang diproduksi di dalam negeri. Sementara pada mobil impor, tidak dipertimbangkan memperoleh pembebasan PPnBM.

Fokus diberikan untuk industri otomotif dalam negeri karena banyaknya tenaga kerja yang terserap pada sektor tersebut. Apalagi, mobil dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih dari 70% akan ada multiplier effect pada pabrik-pabrik lain yang memproduksi komponennya.

Sementara dari sisi konsumen, Febrio menyebut mereka belum merasa aman membelanjakan uangnya untuk membeli mobil pada masa pandemi virus Corona. Dengan adanya insentif pajak, ada peluang untuk mendorong pembelian mobil baru.

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Febrio menghitung potensi kontribusi penjualan mobil terhadap produk domestik bruto (PDB) yang lumayan besar karena memiliki harga relatif mahal. Secara rata-rata, penjualan mobil pada kondisi normal sekitar 1 juta unit per tahun atau sekitar 70.000 per bulan.

Jika masyarakat membeli 100.000 unit mobil, Febrio menghitung kontribusinya bisa mencapai 0,1% terhadap PDB. Konsumsi inilah yang dipertimbangkan akan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini logika yang kami pelajari. Apakah sudah waktunya melakukan itu? Karena dampaknya pada PDB tidak kecil," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII