INDUSTRI OTOMOTIF

Soal PPnBM Mobil 0%, Kepala BKF: Semoga Bisa Diputuskan Secepatnya

Dian Kurniati | Jumat, 25 September 2020 | 14:35 WIB
Soal PPnBM Mobil 0%, Kepala BKF: Semoga Bisa Diputuskan Secepatnya

Ilustrasi. Petugas keamanan berjaga di sekitar unit mobil baru di salah satu kawasan industri otomotif di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jum'at (4/9/2020). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait dengan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas mobil baru.

Meski demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengungkap sejumlah pertimbangan yang dikaji sebelum pengambilan keputusan. Menurutnya, kebijakan pembebasan PPnBM dapat berdampak pada setidaknya dua hal, yakni industri otomotif dan konsumsi masyarakat.

"Masih kami pelajari. Semoga bisa diputuskan secepatnya," katanya melalui konferensi video, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Febrio mengatakan BKF telah mempersempit kajian mengenai usulan pembebasan PPnBM tersebut hanya pada mobil lokal yang diproduksi di dalam negeri. Sementara pada mobil impor, tidak dipertimbangkan memperoleh pembebasan PPnBM.

Fokus diberikan untuk industri otomotif dalam negeri karena banyaknya tenaga kerja yang terserap pada sektor tersebut. Apalagi, mobil dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih dari 70% akan ada multiplier effect pada pabrik-pabrik lain yang memproduksi komponennya.

Sementara dari sisi konsumen, Febrio menyebut mereka belum merasa aman membelanjakan uangnya untuk membeli mobil pada masa pandemi virus Corona. Dengan adanya insentif pajak, ada peluang untuk mendorong pembelian mobil baru.

Baca Juga:
Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Febrio menghitung potensi kontribusi penjualan mobil terhadap produk domestik bruto (PDB) yang lumayan besar karena memiliki harga relatif mahal. Secara rata-rata, penjualan mobil pada kondisi normal sekitar 1 juta unit per tahun atau sekitar 70.000 per bulan.

Jika masyarakat membeli 100.000 unit mobil, Febrio menghitung kontribusinya bisa mencapai 0,1% terhadap PDB. Konsumsi inilah yang dipertimbangkan akan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini logika yang kami pelajari. Apakah sudah waktunya melakukan itu? Karena dampaknya pada PDB tidak kecil," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?