Soal PMK Baru Advance Pricing Agreement, Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews - Kemenkeu menerbitkan beleid baru terkait tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA). Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 ini terbit untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol. Menurutnya, pembaruan beleid diperlukan agar ketentuan terkait penentuan harga transfer sesuai dengan praktik internasional yang berlaku saat ini.

“PMK terkait APA dilakukan pembaruan agar sesuai dengan international best practices,” katanya, Kamis (26/3/2020).

John menyebut aturan terdahulu belum sepenuhnya memenuhi standar minimum Rencana Aksi No.14 Proyek BEPS OECD/G20. Dia mengatakan kesepakatan harga transfer (APA) sudah menjadi hal yang lazim diterapkan dalam konteks perpajakan internasional.

Dengan demikian, Indonesia juga harus ikut melakukan penyesuaian agar tercipta standarisasi dalam penentuan harga transfer. Ujung dari kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka sengketa terkait kegiatan transfer pricing.

"Kesepakatan dalam APA merupakan hal yang lazim dalam perpajakan internasional dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa pajak transfer pricing,” paparnya. Simak Kamus Pajak ‘Apa Itu Advance Pricing Agreement?’.

John menambahkan manfaat dengan terbitnya PMK 22/2020 ini salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Beleid ini secara rinci mengatur mekanisme penentuan harga transfer, prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permohonan pelaksanaan kesepakatan harga transfer.

"Selain memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak terkait transaksinya dengan wajib pajak lainnya dalam satu grup usaha, PMK ini juga memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan atau sering disebut low compliance cost," imbuh John.

Seperti diberitakan sebelumnya, Beleid yang diundangkan dan mulai berlaku pada 18 Maret ini mencabut aturan APA sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.7/PMK.03/2015. Simak artikel ‘Beleid Lama Dicabut, Ini PMK Baru Soal Advance Pricing Agreement’. (kaw)