Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

JAKARTA, DDTCNews – Pengalihan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA) perlu dipersiapkan secara matang sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Dian Rositawati mengusulkan adanya tim khusus penyatuan atap Pengadilan Pajak yang melibatkan unsur dari MA dan pemerintah, dalam hal ini misalnya Kementerian Keuangan dan Kemenkumham.

“Belajar dari kegagalan penyatuan atap pada 1999 – 2006, seharusnya penyatuan kali ini lebih baik. Untuk itu, kami usulkan dibentuknya tim khusus penyatuan atap pada tahun pertama,” katanya dalam seminar yang digelar oleh STHI Jentera, Rabu (7/6/2023).

Sembari membentuk tim khusus penyatuan atap Pengadilan Pajak, Dian menambahkan pemerintah juga membuat kajian guna menilai konsekuensi dari penyatuan atap atau pengalihan pembinaan itu, mulai dari aspek organisasi, personel, hingga anggaran.

Kebutuhan Anggaran dalam Transisi Pengalihan Pembinaan

Menurutnya, kajian tersebut sangat penting, terutama dalam menakar kebutuhan anggaran. Jika tidak, ia khawatir upaya untuk memobilisasi orang, fasilitas, dan lainnya guna menyukseskan pengalihan pembinaan tersebut malah terkendala.

“Jika sudah siap, baru pelaksanaan mobilisasi orang, personel, dan anggaran bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan pada tahun kedua dan ketiga. Pada umumnya ini dilakukan bertahap,” tuturnya.

Setelah tahapan tersebut sudah selesai, Dian berharap pemerintah melakukan evaluasi atas transisi pengalihan pembinaan tersebut.

Sebagai informasi, putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 memerintahkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan ke MA paling lambat pada 31 Desember 2026.

"Secara bertahap, para stakeholder segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara guna peningkatan profesionalitas SDM Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah MA," bunyi Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023.

Selain Dian, diskusi publik bertajuk Peran dan Masa Depan Pengadilan Pajak itu juga menghadirkan narasumber kompeten lainnya, yaitu Founder DDTC Darussalam dan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi.

Diskusi publik ini juga menghadirkan Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis STHI Jentera Muhammad Faiz Aziz sebagai moderator. Publik bisa mengikutinya melalui Youtube. Dalam acara yang sama, STIH Jentera juga memperbarui kesepakatan kerja sama pendidikan dengan DDTC. (rig)