KTT G20 CHINA

Soal Pajak, Ini Pernyataan Australia di KTT G20

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 September 2016 | 10:01 WIB
Soal Pajak, Ini Pernyataan Australia di KTT G20

HUANGZHOU, DDTCNews – Australia melalui Perdana Menterinya mengungkapkan pendapat terkait maraknya praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia saat ini dengan menggunakan yurisdiksi ‘tidak patuh’.

Malcolm Turnbull selaku Perdana Menteri Australia memberi penekanan bagi banyak yurisdikasi yang menawarkan tarif pajak rendah, yang mana penggunaannya semakin menjadi-jadi dan semakin banyak pula perusahaan yang terlena mengeruk keuntungan dari sana.

“Seharusnya kita sebagai negara yang tergabung dalam G20 tidak perlu ragu-ragu melaksanakan reformasi guna menyelesaikan permasalahan ini,” katanya, beberapa hari lalu dalam pertemuan tahunan KTT G20 yang dilaksanakan di China.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan usaha pemerintah untuk membasmi korupsi, praktek penghindaran pajak, dan pengecilan penghasilan kena pajak tidak semata-mata soal jaminan dalam sistem perekonomian dan keuangan, namun juga bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Kita harus mempunyai komitmen nyata untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan juga kesadaran dari semua pihak,” ujarnya dengan tegas.

Selain itu, seperti dilansir Yahoo Finance, Malcolm juga menggemborkan soal pentingnya peningkatan standar transparansi internasional. Hal ini penting supaya negara-negara di dunia dapat memecahkan masalah korupsi, penghindaran pajak, pendanaan bagi tindak terorisme, dan pencucian uang bersama-sama. (Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 18 Desember 2024 | 09:01 WIB KURS PAJAK 18 DESEMBER 2024 - 24 DESEMBER 2024

Kurs Pajak: Bergerak Dinamis, Rupiah Masih Melemah terhadap Dolar AS

Rabu, 11 Desember 2024 | 09:15 WIB KURS PAJAK 11 DESEMBER 2024 - 17 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya