EKONOMI DIGITAL

Soal Pajak Digital, Menkeu: PPN Lebih Gampang Dikenakan Ketimbang PPh

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Juni 2019 | 14:58 WIB
Soal Pajak Digital, Menkeu: PPN Lebih Gampang Dikenakan Ketimbang PPh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Dalam pertemuan para menteri keuangan G20 pekan lalu, ada kemajuan terkait pemajakan ekonomi digital. Pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi instrumen yang paling mudah untuk diimplementasikan secara global ketika masih belum ada kesepakatan dari sisi pajak penghasilan (PPh).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Halalbihalal di lingkungan Kemenkeu hari ini, Selasa (11/6/2019). Menurutnya, pajak tidak langsung (indirect tax) menjadi instrumen paling mungkin dikenakan terlebih dahulu secara global terhadap raksasa digital.

Menurutnya, kerangka kerja untuk memajaki ekonomi digital via PPN juga menjadi salah satu fokus pembahasan untuk menelurkan resolusi global yang ditargetkan rampung tahun depan. Adapun pemajakan melalui PPh masih menemui banyak pertentangan.

Baca Juga:
Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

“Satu hal yang banyak ditekankan dalam pembahasan di G-20 soal ekonomi digital adalah kalau masalah PPh-nya masih banyak dispute maka yang harus kita fokuskan di indirect tax. Jadi lewat VAT (PPN)-nya, karena VAT seharusnya bisa di-impose pada perusahaan digital,” katanya.

Apabila skema pemajakan lewat PPN ini bisa diterapkan secara global maka hal tersebut akan menguntungkan Indonesia dari sisi penerimaan pajak. Pasalnya, Indonesia termasuk dalam pengguna terbesar layanan berbasis digital.

Selain itu, penerapan PPN dalam pemajakan ekonomi digital tidak memerlukan peraturan baru. Dengan demikian, pengenaan instrument pajak ini dapat segera dieksekusi oleh otoritas fiskal masing-masing negara atau yurisdiksi.

Baca Juga:
NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

“Soal PPN tidak perlu ada regulasi baru karena semua aktivitas ekonomi merupakan subjek PPN, kecuali memang dia diberikan fasilitas,” imbuhnya.

Skema pemajakan tersebut, menurut Sri Mulyani, untuk mewujudkan aspek keadilan. Selain itu, menjamin hak pemajakan suatu negara juga menjadi semangat dari penerapan kebijakan pajak bagi entitas ekonomi digital.

“Ini yang selama ini menjadi fokus dalam rekomendasi G20 dengan spirit keadilan yakni fair taxation dan tax rights tidak boleh dilemahkan oleh operasi-operasi usaha yang sifatnya tidak harus berada di dalam suatu negara,” tambahnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA