Soal Insentif PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah, Ini Kata Jokowi

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo optimistis insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) pada kendaraan bermotor akan efektif mendorong daya beli masyarakat terhadap produk mobil.

Jokowi menilai penjualan mobil yang meningkat akan berdampak pada percepatan pemulihan industri otomotif di tengah pandemi Covid-19. Dia memprediksi akan banyak tenaga kerja yang dapat terserap pada sektor usaha tersebut.

"Cara-cara ini yang nantinya akan bisa membangkitkan demand, konsumsi, daya beli masyarakat," katanya dalam Perayaan Imlek Nasional, Sabtu (20/2/2021).

Jokowi menambahkan pemberian insentif PPnBM DTP untuk mobil ini menjadi upaya pemerintah untuk membangkitkan sektor manufaktur. Dengan insentif itu, ia juga meyakini industri otomotif akan tumbuh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.

Pemberian PPnBM DTP dijadwalkan mulai berlaku 1 Maret 2021. Adapun Kementerian Keuangan telah memasukkan pagunya dalam program pemulihan ekonomi nasional, dan akan menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang insentif tersebut.

Insentif PPnBM mobil DTP berlaku selama 9 bulan, terdiri atas 3 bulan pertama PPnBM 100% DTP, lalu pada 3 bulan berikutnya PPnBM dipotong 50% dari tarif, serta 3 bulan terakhir menjadi PPnBM dipotong 25% dari tarif.

“Insentif itu berlaku pada kendaraan bermotor dalam segmen kurang dari 1.500 cc, yaitu untuk kategori sedan dan mobil 4x2,” kata presiden.

Demi mendukung efektivitas insentif PPnBM ditanggung pemerintah tersebut, Bank Indonesia (BI) akan menurunkan batas uang muka atau down payment (DP) hingga 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan merevisi aturan untuk menurunkan aktiva tertimbang menurut risiko kredit (ATMR) pada kendaraan bermotor yang memperoleh PPnBM ditanggung pemerintah.

Jokowi menilai kebangkitan sektor usaha akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Hal itu berbeda dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja melalui instrumen APBN atau APBD yang bersifat sementara, seperti program padat karya tunai.

"Perluasan kesempatan kerja yang bisa berkelanjutan adalah dari para pelaku usaha, dari dunia usaha. Kuncinya ada di situ. Ini yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya. (rig)