SELANDIA BARU

Skandal Pajak Irlandia, Jadi Pelajaran Selandia Baru

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 September 2016 | 08:30 WIB
Skandal Pajak Irlandia, Jadi Pelajaran Selandia Baru

WELLINGTON, DDTCNews – Ditjen Pajak Selandia Baru (Inland Revenue) ingin mempelajari kasus pajak yang didalangi perusahaan teknologi raksasa Apple di Irlandia. Pemerintah Selandia Baru berharap bisa mendapatkan pelajaran dari skandal yang dikuak oleh komisi Uni Eropa tersebut. (Baca: Hasil Investigasi Skandal Pajak Irlandia-Apple Dirilis)

Perdana Menteri Selandia Baru John Key meminta Inland Revenue untuk belajar dari kasus tersebut sembari menjalankan upaya kerja sama OECD dalam menanggulangi kelemahan regulasi perpajakan global yang ada.

“Negara kami tentunya ingin perusahaan multinasional yang ada di Selandia Baru membayar pajaknya secara fair. Sehingga, penting bagi kami untuk tahu dan paham apa yang sebenarnya terjadi antara Pemerintah Irlandia dengan Apple,” katanya, Rabu (31/8).

Baca Juga:
Kriteria Perusahaan Multinasional yang Terdampak Pajak Minimum Global

John sendiri yakin perusahaan Apple di Selandia Baru telah membayar pajaknya dengan sesuai. Dia meyakini tidak ada hal-hal ilegal seperti yang katanya terjadi di sana.

Meski demikian, ia tetap mengkritisi tindakan perusahaan teknologi raksasa ini yang terbukti sengaja memanfaatkan loopholes regulasi pajak di beberapa negara tempat Apple beroperasi.

“Walaupun mereka (perusahaan multinasional) membayar pajak sesuai dengan ketentuan, jika terbukti memanfaatkan celah-celah aturan perpajakan, kami tetap menganggap mereka secara moral tidak adil,” ujar John seperti dikutip NZ Herald.

Sebagai informasi tambahan, Australia baru saja menerbitkan kebijakan terbaru untuk memajaki perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungannya ke luar negeri untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor