Siap-Siap! Tarif PPN 11% dan e-Bupot Unifikasi Berlaku Mulai Besok

JAKARTA, DDTCNews - Ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) terbaru yang tertuang pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan kewajiban untuk menggunakan e-bupot unifikasi resmi berlaku mulai besok.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU HPP, seluruh ketentuan terbaru PPN yang tertuang pada UU HPP mulai berlaku pada 1 April 2022, termasuk kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%.

"Tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022," bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PPN s.t.d.t.d UU HPP, dikutip Kamis (31/3/2022).

Selain kenaikan tarif, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan lain mengenai PPN yang juga akan berlaku mulai 1 April 2022 yakni pemberian insentif pembebasan dan insentif tidak dipungut atas barang dan jasa tertentu serta pengenaan PPN final.

Sesuai dengan Pasal 16B UU PPN s.t.d.t.d UU HPP, terdapat beberapa jenis barang dan jasa yang akan mendapatkan fasilitas PPN. Contoh barang dan jasa yang dimaksud antara lain bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lain-lain.

Pasal 16B mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah (PP) guna memerinci secara lebih spesifik barang dan jasa apa saja yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN.

Adapun ketentuan PPN final diatur pada Pasal 9A UU PPN s.t.d.t.d UU HPP. Untuk melaksanakan pemberian fasilitas ini, Kemenkeu perlu merancang PMK yang memerinci omzet tertentu, sektor tertentu, serta barang dan jasa tertentu yang dikenai PPN final.

Mengenai e-bupot unifikasi, Pasal 13 ayat (2) PER-24/PJ/2021 mengatur pembuatan bukti potong/pungut unifikasi dan penyampaian SPT masa unifikasi dapat dilaksanakan mulai masa pajak Januari 2022 dan harus dilaksanakan mulai masa pajak April 2022.

Guna mengaktifkan aplikasi e-bupot unifikasi, wajib pajak dapat melakukannya melalui menu Aktivasi Fitur pada DJP Online.

Untuk diketahui, sesungguhnya terdapat 1 lagi ketentuan pajak terbaru yang seharusnya berlaku mulai besok yakni pajak karbon. Namun, implementasi pajak karbon pada akhirnya ditunda karena masih belum rampungnya roadmap dan aturan teknis pajak karbon yang diperlukan.

"Kita melihat ruang untuk menunda penerapan dari pajak karbon ini yang semula 1 April 2022, dapat kita tunda ke sekitar bulan Juli," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. (sap)