Setoran PNBP Tembus Rp203 Triliun hingga April 2024, Turun 6,7 Persen

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp203,3 triliun hingga April 2024. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 6,7% (year on year/yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontraksi terjadi karena baseline PNBP pada periode yang sama tahun lalu sangat tinggi, yaitu tumbuh 22,9%. Adapun realisasi PNBP tersebut setara dengan 41,3% dari target Rp492 triliun.

"Benchmark-nya kita tahun lalu memang tinggi banget untuk PNBP karena [kenaikan] harga dari sumber daya alam migas maupun nonmigas," katanya, dikutip pada Selasa (28/5/2024).

Sri Mulyani menuturkan moderasi harga komoditas utamanya tercermin dari pendapatan PNBP sumber daya alam (SDA) migas. Realisasi pendapatan PNBP SDA migas tercatat Rp36,7 triliun, turun 10,4%.

Menurutnya, PNBP SDA yang terkontraksi merupakan dampak moderasi harga minyak mentah, serta penurunan lifting minyak.

Kondisi serupa juga terjadi pada SDA nonmigas. Realisasi PNBP SDA nonmigas mencapai Rp39,2 triliun, turun 31,9% karena moderasi harga batu bara. Selain itu, volume produksi batu bara juga melandai ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, realisasi PNBP kekayaan negara yang dipisahkan terealisasi Rp49,6 triliun atau setara dengan 57,8% dari target. Adapun realisasi PNBP kekayaan negara yang dipisahkan ini tumbuh 21,4%.

"Dividen BUMN, terutama untuk bank-bank Himbara, memberikan kontribusi yang positif dan baik. Ini sudah pulih ya dibandingkan situasi Covid," ujar Sri Mulyani.

Untuk PNBP lainnya, realisasinya mencapai Rp53,9 triliun, turun 5,5%. Khusus PNBP kementerian dan lembaga, tumbuh 8,1% terutama karena kenaikan pendapatan jasa transportasi, layanan hukum dan administrasi, serta pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi pertambangan.

Kemudian, setoran PNBP badan layanan umum (BLU) tercapai Rp24 triliun, naik 11,4% utamanya berasal dari PNBP BLU pendidikan dan kesehatan yang meningkat. Namun, penurunan terjadi pada BLU pengelolaan dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit. (rig)