Setoran PBB Tembus Rp200 Miliar

CIPUTAT, DDTCNews – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Mengapresiasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) yang berhasil menembus angka Rp200 miliar. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie.

Benyamin mengatakan angka tersebut sangat besar yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang membayar pajak. Apalagi PBB merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Tangsel dari total target Rp1,1 Triliun.

“Hingga November 2016 ini, PAD yang berasal dari PBB Tangsel sudah lebih dari Rp200 miliar dan jumlah tersebut cukup fantastis. Diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan lebih baik lagi,” katanya, baru-baru ini.

Benyamin menuturkan ketika PBB sudah menjadi pajak daerah, maka yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat. Menurutnya, salah satu potensi pajak yang tidak mempunyai titik kulminasinya itu adalah PBB.

“Kalau izin mendirikan bangunan (IMB) dan pajak lainnya relatif punya titik tertinggi. Tapi jika PBB, luas wilayah kita tetap, bahkan cenderung meningkat karena harga tanah meningkat. Harga dari PBB ini terus menunjukkan tren yang lebih baik,” ungkapnya.

Pemkot Tangsel juga terus melakukan terobosan guna mendorong kesadaran membayar pajak. Bahkan, saat memperingati Hari Ulang Tahun Kota Tangsel yang ke-8, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah (DPPKAD) Tangsel telah memberikan penghargaan atau PBB Achievement Award yang ditujukan kepada para wajib pajak yang telah patuh dan inspiratif dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Ada empat kategori penghargaan yaitu Golden Tax Achievement Award, Lifetime Achievement Award, Inspiring Achievement Award, dan Platinum Tax Achievement Award.

Pemkot Tangsel juga telah meluncurkan program penghapusan sanksi administrasi PBB Tangsel yang mulai berlaku sejak 26 November 2016 - 31 Agustus 2017 mendatang. “Jadi sejumlah program yang ada kita dorong agar capaian PBB bisa terus meningkat. Kalau PBB tinggi juga dikembalikan ke masyarakat untuk program kerakyatan,” imbuhnya. (Amu)