SELANDIA BARU

Setoran Pajak Terjaga, Defisit Anggaran Lebih Rendah dari Target

Dian Kurniati | Jumat, 29 Januari 2021 | 13:00 WIB
Setoran Pajak Terjaga, Defisit Anggaran Lebih Rendah dari Target

Ilustrasi. (DDTCNews)

WELLINGTON, DDTCNews – Pemerintah Selandia Baru menyatakan kondisi penerimaan negara hingga saat ini relatif cukup baik dari yang diperkirakan di tengah pandemi Covid-19 sehingga defisit anggaran bisa ditekan.

Menteri Keuangan Grant Robertson mengatakan defisit anggaran Juli 2020 hingga November 2020 tercatat NZ$4,3 miliar atau setara dengan Rp43,29 triliun. Angka itu lebih kecil dari target yang dipatok NZ$4,84 miliar.

"Negara ini berada dalam posisi fiskal yang lebih kuat dibandingkan dengan negara maju lainnya," katanya, Jumat (29/1/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Robertson mengatakan defisit yang lebih rendah dari perkiraan tersebut disebabkan penerimaan pajak yang tetap terjaga. Misal, penerimaan pajak barang dan jasa tercatat NZ$400 juta atau setara dengan Rp4,02 triliun, lebih tinggi dari perkiraan.

Pada pajak penghasilan (PPh) badan, lanjutnya, realisasi penerimaan tercatat NZ$300 juta lebih tinggi dari yang diperkirakan. Padahal, pemerintah semula memprediksi penerimaan pajak jenis ini akan sangat rendah akibat pandemi.

"Ini menunjukkan PPh pada tahun 2020 tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19 seperti yang diperkirakan," ujarnya seperti dilansir nzherald.co.nz.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Roberson berharap tren penerimaan pajak yang positif tersebut terus berlanjut hingga tahun fiskal berakhir pada Juni 2021. Pemerintah merancang APBN tahun fiskal 2020/2021 dengan defisit NZ$2,16 miliar atau setara dengan Rp217,4 triliun.

Pemerintah pun berkomitmen menjaga defisit tetap rendah dengan membelanjakan anggaran secara hati-hati. Fokus belanja saat ini melanjutkan momentum pemulihan ekonomi sembari menangani tantangan lainnya, seperti soal perumahan, perubahan iklim, dan kemiskinan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra