SELANDIA BARU

Setoran Pajak Terjaga, Defisit Anggaran Lebih Rendah dari Target

Dian Kurniati | Jumat, 29 Januari 2021 | 13:00 WIB
Setoran Pajak Terjaga, Defisit Anggaran Lebih Rendah dari Target

Ilustrasi. (DDTCNews)

WELLINGTON, DDTCNews – Pemerintah Selandia Baru menyatakan kondisi penerimaan negara hingga saat ini relatif cukup baik dari yang diperkirakan di tengah pandemi Covid-19 sehingga defisit anggaran bisa ditekan.

Menteri Keuangan Grant Robertson mengatakan defisit anggaran Juli 2020 hingga November 2020 tercatat NZ$4,3 miliar atau setara dengan Rp43,29 triliun. Angka itu lebih kecil dari target yang dipatok NZ$4,84 miliar.

"Negara ini berada dalam posisi fiskal yang lebih kuat dibandingkan dengan negara maju lainnya," katanya, Jumat (29/1/2021).

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Robertson mengatakan defisit yang lebih rendah dari perkiraan tersebut disebabkan penerimaan pajak yang tetap terjaga. Misal, penerimaan pajak barang dan jasa tercatat NZ$400 juta atau setara dengan Rp4,02 triliun, lebih tinggi dari perkiraan.

Pada pajak penghasilan (PPh) badan, lanjutnya, realisasi penerimaan tercatat NZ$300 juta lebih tinggi dari yang diperkirakan. Padahal, pemerintah semula memprediksi penerimaan pajak jenis ini akan sangat rendah akibat pandemi.

"Ini menunjukkan PPh pada tahun 2020 tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19 seperti yang diperkirakan," ujarnya seperti dilansir nzherald.co.nz.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Roberson berharap tren penerimaan pajak yang positif tersebut terus berlanjut hingga tahun fiskal berakhir pada Juni 2021. Pemerintah merancang APBN tahun fiskal 2020/2021 dengan defisit NZ$2,16 miliar atau setara dengan Rp217,4 triliun.

Pemerintah pun berkomitmen menjaga defisit tetap rendah dengan membelanjakan anggaran secara hati-hati. Fokus belanja saat ini melanjutkan momentum pemulihan ekonomi sembari menangani tantangan lainnya, seperti soal perumahan, perubahan iklim, dan kemiskinan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN