Setoran Pajak Daerah Tembus Rp200 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak daerah sepanjang 2022 mampu mencapai Rp209,47 triliun atau tumbuh 5,1% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak daerah sepanjang tahun lalu mengalami peningkatan, terutama pada jenis pajak konsumtif seperti pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

"Ini artinya di daerah itu kegiatannya makin meningkat. Ini nanti implikasinya pada inflasi. Kalau masyarakat mulai berkonsumsi, tetapi barangnya tidak ada, akan terjadi kenaikan harga," katanya, dikutip pada Rabu (18/1/2023).

Secara lebih terperinci, lanjut Sri Mulyani, pajak hotel tercatat tumbuh 41% dengan realisasi setoran pajak senilai Rp11,94 triliun. Sementara itu, pajak hotel tumbuh 89% dengan realisasi penerimaan mencapai Rp6,07 triliun.

Selanjutnya, pajak hiburan tumbuh 213%. Namun, realisasi penerimaan pajak tersebut hanya senilai Rp1,49 triliun. Adapun realisasi pajak parkir tercatat Rp1,09 triliun, naik 35% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kenaikan realisasi pajak daerah, saldo pemerintah daerah yang mengendap di bank ternyata meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Catatan tersebut sempat mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada akhir 2022, saldo pemda di bank mencapai Rp123 triliun. Jokowi pun meminta kepada pemda untuk segera membelanjakan dana tersebut. "Kelihatan semua sekarang ini, [dana pemda di bank] masih Rp123 triliun," tuturnya.

Jokowi kemudian meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki model belanja daerah sehingga dana APBD tidak mengendap di bank. Menurutnya, APBD seharusnya segera dibelanjakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Belanja daerah juga seharusnya direncanakan sejak awal sehingga belanja dapat direalisasikan sejak awal tahun, bukan pada akhir tahun menjelang akhir periode APBD. (rig)