Sesuaikan dengan Perkembangan, UU P3B Dirombak

BERN, DDTCNews - Pemerintah Swiss sepakat untuk melakukan perombakan regulasi terkait dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) agar sejalan dengan ketentuan perpajakan internasional.

Dewan Federal sebagai pemegang kekuasaan eksekutif mencapai kata sepakat untuk merombak regulasi yang berkaitan dengan P3B. Dewan menyebutkan akan melakukan perubahan signifikan regulasi P3B yang memengaruhi perjanjian pajak Swiss dengan banyak negara mitra.

"UU baru yang akan berlaku untuk memastikan isi dari perjanjian pajak sudah tidak lagi memuat ketentuan yang menyimpang," tulis keterangan resmi Dewan Federal dikutip Kamis (3/12/2020).

Pemerintah Swiss berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan perkembangan regulasi perpajakan internasional yang bergerak dinamis dalam beberapa tahun terakhir.

Otoritas, seperti dilansir mnetax.com, menyebutkan terdapat beberapa perubahan dalam hukum pajak internasional yang wajib diakomodasi dalam ketentuan di dalam negeri.

Salah satu akomodasi perubahan kebijakan perpajakan internasional dalam regulasi domestik adalah terkait kesepakatan penetapan harga transfer antara otoritas pajak atau Mutual Agreement Procedure (MAP). UU yang baru akan mengatur bagaimana MAP dilakukan pada tingkat nasional.

Kemudian, rancangan beleid yang baru juga mengatur pengaturan terkait pemotongan kebijakan keringanan pajak berdasarkan P3B, khususnya untuk pendapatan atas modal atau capital gain.

Rencana perubahan kebijakan terkait P3B ini akan mengubah wajah UU federal tentang P3B yang sudah berlaku sejak 1951 terkait dengan pelaksanaan konvensi federal dan internasional tentang penghindaran pajak berganda.

Usulan perubahan beleid P3B ini akan mulai dibahas parlemen pada 2021 sebagai bagian dari program reformasi pajak. "Perubahan ini untuk memastikan P3B dapat terus diterapkan dengan mudah dan memberikan kepastian hukum di masa depan," terang pemerintah. (Bsi)