Serapan Belanja APBN di NTT Masih Rendah

LABUAN BAJO, DDTCNews - Kegiatan belanja yang bersumber dari APBN untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sekitar 70%. Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terus mendorong kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk menyerap anggaran hingga bulan depan.

Kepala Kanwil DJPb NTT Lidya Kurniawati Christyanti mengatakan hingga akhir Oktober 2019, realisasi belanja APBN untuk NTT sekitar 76% dari target belanja K/L dan transfer ke daerah senilai Rp35,08 trilun. Menurutnya, serapan anggaran tersebut tergolong minim.

“Kami tetap dorong K/L dan pemda untuk merealisasikan anggaran dan kita optimistis angkanya naik pada Desember 2019," katanya dalam Press Tour APBN 2020, Jumat (15/11/2019).

Menurut Lidya, baik K/L maupun pemda masih mempunyai waktu untuk melakukan pencairan anggaran karena batas waktu paling lambat pengajuan pada 20 Desember 2019. Adapun serapan anggaran diprediksi tidak akan mencapai 100% dari target.

Kanwil DJPb NTT memproyeksikan realisasi belanja K/L hingga akhir tahun mencapai Rp8,8 triliun atau 84,6% dari target. Secara keseluruhan, Lidya mendorong serapan anggaran dapat menyentuh 90% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, koordinasi terus dilakukan kepada bendaharawan baik pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk segera melakukan realisasi belanja.

Dia menyebut realisasi belanja pemerintah pusat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Catatan DJPb menunjukan kontribusi belanja APBN untuk K/L dan TKDD di NTT menyumbang 40% pertumbuhan ekonomi NTT.

"Kontribusi APBN ke pertumbuhan ekonomi NTT sangat tinggi. Konsumsi pemerintah itu mendukung 30%-40% PDRD NTT. Artinya, pertumbuhan NTT masih tergantung pada dana alokasi APBN dari sisi konsumsi pemerintah," paparnya.

Lidya meyakini dengan serapan belanja yang dilakukan pada kuartal IV ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,32% pada 2019. Dengan demikian, ada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,29% dengan serapan belanja APBN mencapai Rp34,3 triliun. (kaw)