KINERJA APBN 2020

Semester I/2020, Realisasi Pembiayaan Utang Tembus Rp421,5 triliun

Muhamad Wildan | Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
Semester I/2020, Realisasi Pembiayaan Utang Tembus Rp421,5 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Rapat tersebut terkait penyampaian dan pengesahan RAPBN 2021 dan RKP Tahun 2021. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pembiayaan utang sepanjang paruh pertama tahun ini mencapai Rp421,5 triliun atau naik dua kali lipat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp181,2 triliun.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan pembiayaan utang ini tidak terlepas dari pelebaran defisit fiskal yang dilakukan demi menyokong perekonomian yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

"Pembiayaan utang akan tetap kami lakukan dengan hati-hati untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap pasar terjaga," kata Sri Mulyani dalam penyampaian Laporan Semester I APBN 2020 kepada Banggar DPR RI, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Untuk diketahui, Peraturan Presiden No. 72/2020 menetapkan defisit anggaran APBN 2020 mencapai 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. Sepanjang semester I/2020, defisit anggaran sudah Rp257,8 triliun atau 1,57% dari PDB.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut, pemerintah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp416,2 yang terdiri atas pembiayaan utang Rp421,5 triliun, pembiayaan investasi -Rp6 triliun, pemberian pinjaman Rp900 miliar, kewajiban penjaminan -Rp400 miliar dan pembiayaan lainnya sebesar Rp200 miliar.

Pemerintah akan melanjutkan pemenuhan pembiayaan anggaran, termasuk dari utang. Pada paruh kedua tahun ini, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp622,6 triliun sehingga total pembiayaan anggaran tahun ini mencapai Rp1038,7 triliun.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen mencairkan pembiayaan investasi baik dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) maupun dalam bentuk investasi pemerintah kepada BUMN hingga investasi pada badan layanan umum (BLU).

Secara total, pembiayaan investasi pada semester II/2020 ditargetkan mencapai Rp251,1 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pembiayaan investasi pada semester I/2020 yang sebesar Rp251,1 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN