Selandia Baru Serukan Pembebasan Tarif Alat Kesehatan

WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru akan menyerukan pembebasan tarif perdagangan untuk semua produk obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Wakil Sekretaris Perdagangan dan Ekonomi Selandia Baru Vangelis Vitalis mengatakan negaranya akan menyampaikan dorongan itu dalam Pertemuan Pejabat Senior APEC 2021 karena negaranya menjadi tuan rumah.

Menurutnya, pembebasan semua tarif yang membebani perdagangan obat dan alat kesehatan akan mempercepat penanganan pandemi secara global. "Pesan kami untuk menghadapi pandemi global ini, kita membutuhkan lebih banyak partisipasi global," katanya, dikutip Senin (22/2/2021).

Vitalis mengatakan Selandia Baru akan meminta 21 negara anggota APEC, termasuk Indonesia, membebaskan tarif dan mengurangi hambatan perdagangan atas obat-obatan, peralatan medis dan bedah, serta produk kebersihan yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi.

Dia berharap barang-barang tersebut bisa memperoleh pembebasan tarif ketika melewati perbatasan negara. Proposal itu harus disetujui dalam beberapa pekan ke depan untuk akhirnya mendapatkan persetujuan pada pertemuan para menteri perdagangan APEC, Mei mendatang.

Menurut Vitalis, beberapa negara APEC memang berkomitmen menjaga rantai pasokan barang-barang yang dibutuhkan untuk Covid-19 tetap terbuka dan menghapus pembatasan perdagangannya, pada tahun lalu. Namun, tidak ada tindakan lain yang lebih tegas.

Dia menyebut hanya Selandia Baru dan Singapura yang mengambil langkah lebih jauh, yakni menghapus tarif pada lebih dari 120 produk yang dianggap penting untuk penanganan pandemi.

"Ini mengkhawatirkan karena hanya dua negara kecil yang melakukan itu," ujarnya, yang juga ketua Pertemuan Pejabat Senior APEC 2021, seperti dilansir straitstimes.com.

Jika proposal itu disepakati, pergerakan distribusi vaksin Covid-19 melalui pelabuhan udara dan laut akan jauh lebih mudah dan murah. Hal itu juga akan membantu negara-negara kecil agar bisa segera menangani pandemi dan memulihkan perekonomiannya.

Meski ada upaya dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk memastikan negara-negara kecil mendapatkan vaksin, para ahli tetap khawatir negara-negara kaya lebih dulu menimbun barang tersebut.

Jika tidak segera diantisipasi, negara yang lebih miskin dan kecil akan kian jauh tertinggal dalam penanganan pandemi. Selandia Baru telah memulai vaksinasi kepada pekerja di perbatasan. Pemerintah memperkirakan vaksinasi untuk sebagian besar penduduk selesai semester II/2021. (Bsi)