Sebulan Jelang Akhir Jabatan, Jokowi: Jangan Buat Kebijakan Ekstrem

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN), hari ini.

Jokowi mengatakan semua menteri harus menjaga situasi tetap kondusif menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Hingga pemerintahannya berakhir, dia juga meminta para menteri berhati-hati dalam membuat kebijakan.

"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi timbulkan gejolak," katanya, Jumat (13/9/2024).

Jokowi mengatakan para menteri perlu memastikan stabilitas terjaga agar ekonomi tetap tumbuh pada akhir pemerintahannya. Menurutnya, Indonesia membutuhkan stabilitas untuk melakukan pembangunan sehingga tidak boleh ada riak dan gejolak hingga pemerintahan berikutnya terbentuk.

Dalam periode transisi pemerintah ini, para menteri diminta menjaga daya beli masyarakat, inflasi, keamanan, dan ketertiban.

Dalam waktu yang hanya tersisa sekitar sebulan, dia juga mengingatkan para menteri untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Dengan persiapan yang baik, dia berharap transisi menuju pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto juga dapat berjalan lancar.

"Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," ujarnya.

Pada momentum sidang kabinet paripurna ini, Jokowi juga sempat menyampaikan terima kasih kepada para menteri yang telah mendukungnya dalam 10 tahun terakhir.

Pergantian pemerintahan dari Jokowi-Ma'ruf Amin kepada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Berbagai persiapan juga telah dilaksanakan, termasuk menyelesaikan RAPBN 2025 yang disusun pemerintah saat ini untuk Prabowo-Gibran.

Dalam pembahasan sejauh ini, RAPBN 2025 dirancang dengan defisit senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% PDB. Pada RAPBN 2025 ini juga termuat program Quick Win Prabowo-Gibran antara lain program makan bergizi gratis, peningkatan kelas rumah sakit, renovasi sekolah, dan cetak sawah.

Kementerian Keuangan menargetkan RAPBN 2025 disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada pekan depan. (sap)