AMERIKA SERIKAT

RUU Pemanfaatan Pajak Pariwisata Picu Pro-Kontra

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Februari 2018 | 19:10 WIB
RUU Pemanfaatan Pajak Pariwisata Picu Pro-Kontra

Wisata pantai, salah satu tujuan utama pariwisata Florida, AS (Foto: Space Coast Daily)

FLORIDA, DDTCNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Pajak Pariwisata di negara bagian Florida, Amerika Serikat menuai kontroversi. Pasalnya, aturan tersebut memungkinkan setoran pajak digunakan untuk sektor lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan wisata.

Menanggapi polemik tersebut, Komite Keuangan dan Pajak Senat Florida melakukan perombakan terhadap paket RUU tersebut. Sejumlah syarat ketat dimasukkan agar setoran pajak yang sebagian besar berasal dari pajak hotel itu bisa dimanfaatkan untuk proyek yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pariwisata. Seperti untuk pendanaan proyek infrastruktur dan penataan transportasi.

Pengetatan syarat penggunaan dana pajak wisata tersebut antara lain ialah diperlukannya dua pertiga suara dari komite daerah (country) untuk menyetujui penggunaan anggaran dan juga terdapat syarat kajian akademis bahwa penggunaan dana akan berdampak positif bagi kegiatan pariwisata.

Baca Juga:
AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

“Ini benar-benar standar yang tinggi untuk dipenuhi. Semua syarat ini tidak lain untuk membatasi penggunaan dana hasil pajak wisata untuk sektor lain,” kata anggota Senat Florida, Jeff Brandes, Senin (5/2).

Seperti yang diketahui, rancangan aturan ini mendapat tentangan dari pelaku industri pariwisata di Florida. Pasalnya, selama ini penggunaan setoran pajak wisata digunakan untuk mendukung dan mengembangkan industri pariwisata secara langsung, seperti penataan pantai dan melakukan promosi wisata.

“Tujuan pajak pengembangan wisata adalah untuk mempromosikan dan mengiklankan pariwisata, bukan untuk membangun jalan dan selokan,” Wakil Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Florida, Richard Turner dilansir Florida Sentinel.

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Dia mengatakan ada kekhawatiran di kalangan pelaku industri bahwa aturan ini merupakan jalan masuk bagi pemerintah daerah (country) untuk menggunakan setoran pajak wisata untuk pembiayaan proyek lain. Pasalnya, pengecualian bisa dilakukan dalam rancangan aturan tersebut untuk proyek infrastruktur yang tidak behubungan langsung dengan kegiatan pariwisata.

Seperti yang diketahui, sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Florida. Sektor ini mampu pulih lebih cepat dari industri lain pasca terjangan Badai Irma pada September tahun lalu. Kini finalisasi aturan dibutuhkan antara DPRD dengan Senat untuk bisa diteken oleh Gubernur Florida Rick Scott menjadi perangkat hukum baru bagi penggunaan setoran pajak pariwisata. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini