AMERIKA SERIKAT

RUU Pemanfaatan Pajak Pariwisata Picu Pro-Kontra

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Februari 2018 | 19:10 WIB
RUU Pemanfaatan Pajak Pariwisata Picu Pro-Kontra

Wisata pantai, salah satu tujuan utama pariwisata Florida, AS (Foto: Space Coast Daily)

FLORIDA, DDTCNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Pajak Pariwisata di negara bagian Florida, Amerika Serikat menuai kontroversi. Pasalnya, aturan tersebut memungkinkan setoran pajak digunakan untuk sektor lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan wisata.

Menanggapi polemik tersebut, Komite Keuangan dan Pajak Senat Florida melakukan perombakan terhadap paket RUU tersebut. Sejumlah syarat ketat dimasukkan agar setoran pajak yang sebagian besar berasal dari pajak hotel itu bisa dimanfaatkan untuk proyek yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pariwisata. Seperti untuk pendanaan proyek infrastruktur dan penataan transportasi.

Pengetatan syarat penggunaan dana pajak wisata tersebut antara lain ialah diperlukannya dua pertiga suara dari komite daerah (country) untuk menyetujui penggunaan anggaran dan juga terdapat syarat kajian akademis bahwa penggunaan dana akan berdampak positif bagi kegiatan pariwisata.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

“Ini benar-benar standar yang tinggi untuk dipenuhi. Semua syarat ini tidak lain untuk membatasi penggunaan dana hasil pajak wisata untuk sektor lain,” kata anggota Senat Florida, Jeff Brandes, Senin (5/2).

Seperti yang diketahui, rancangan aturan ini mendapat tentangan dari pelaku industri pariwisata di Florida. Pasalnya, selama ini penggunaan setoran pajak wisata digunakan untuk mendukung dan mengembangkan industri pariwisata secara langsung, seperti penataan pantai dan melakukan promosi wisata.

“Tujuan pajak pengembangan wisata adalah untuk mempromosikan dan mengiklankan pariwisata, bukan untuk membangun jalan dan selokan,” Wakil Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Florida, Richard Turner dilansir Florida Sentinel.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Dia mengatakan ada kekhawatiran di kalangan pelaku industri bahwa aturan ini merupakan jalan masuk bagi pemerintah daerah (country) untuk menggunakan setoran pajak wisata untuk pembiayaan proyek lain. Pasalnya, pengecualian bisa dilakukan dalam rancangan aturan tersebut untuk proyek infrastruktur yang tidak behubungan langsung dengan kegiatan pariwisata.

Seperti yang diketahui, sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Florida. Sektor ini mampu pulih lebih cepat dari industri lain pasca terjangan Badai Irma pada September tahun lalu. Kini finalisasi aturan dibutuhkan antara DPRD dengan Senat untuk bisa diteken oleh Gubernur Florida Rick Scott menjadi perangkat hukum baru bagi penggunaan setoran pajak pariwisata. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN