AMERIKA SERIKAT

RUU Pemanfaatan Pajak Pariwisata Picu Pro-Kontra

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Februari 2018 | 19:10 WIB
RUU Pemanfaatan Pajak Pariwisata Picu Pro-Kontra

Wisata pantai, salah satu tujuan utama pariwisata Florida, AS (Foto: Space Coast Daily)

FLORIDA, DDTCNews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Pajak Pariwisata di negara bagian Florida, Amerika Serikat menuai kontroversi. Pasalnya, aturan tersebut memungkinkan setoran pajak digunakan untuk sektor lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan wisata.

Menanggapi polemik tersebut, Komite Keuangan dan Pajak Senat Florida melakukan perombakan terhadap paket RUU tersebut. Sejumlah syarat ketat dimasukkan agar setoran pajak yang sebagian besar berasal dari pajak hotel itu bisa dimanfaatkan untuk proyek yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pariwisata. Seperti untuk pendanaan proyek infrastruktur dan penataan transportasi.

Pengetatan syarat penggunaan dana pajak wisata tersebut antara lain ialah diperlukannya dua pertiga suara dari komite daerah (country) untuk menyetujui penggunaan anggaran dan juga terdapat syarat kajian akademis bahwa penggunaan dana akan berdampak positif bagi kegiatan pariwisata.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

“Ini benar-benar standar yang tinggi untuk dipenuhi. Semua syarat ini tidak lain untuk membatasi penggunaan dana hasil pajak wisata untuk sektor lain,” kata anggota Senat Florida, Jeff Brandes, Senin (5/2).

Seperti yang diketahui, rancangan aturan ini mendapat tentangan dari pelaku industri pariwisata di Florida. Pasalnya, selama ini penggunaan setoran pajak wisata digunakan untuk mendukung dan mengembangkan industri pariwisata secara langsung, seperti penataan pantai dan melakukan promosi wisata.

“Tujuan pajak pengembangan wisata adalah untuk mempromosikan dan mengiklankan pariwisata, bukan untuk membangun jalan dan selokan,” Wakil Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Florida, Richard Turner dilansir Florida Sentinel.

Baca Juga:
AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

Dia mengatakan ada kekhawatiran di kalangan pelaku industri bahwa aturan ini merupakan jalan masuk bagi pemerintah daerah (country) untuk menggunakan setoran pajak wisata untuk pembiayaan proyek lain. Pasalnya, pengecualian bisa dilakukan dalam rancangan aturan tersebut untuk proyek infrastruktur yang tidak behubungan langsung dengan kegiatan pariwisata.

Seperti yang diketahui, sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Florida. Sektor ini mampu pulih lebih cepat dari industri lain pasca terjangan Badai Irma pada September tahun lalu. Kini finalisasi aturan dibutuhkan antara DPRD dengan Senat untuk bisa diteken oleh Gubernur Florida Rick Scott menjadi perangkat hukum baru bagi penggunaan setoran pajak pariwisata. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra