KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor

Muhamad Wildan | Jumat, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak memperkirakan tren pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi akan mengalami peningkatan dalam beberapa bulan ke depan.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa mengatakan restitusi berpotensi meningkat berkat tingginya impor. Menurutnya, otoritas pajak akan melakukan antisipasi terhadap potensi tersebut.

"Kami harus antisipasi di bulan-bulan ke depan karena kemungkinan juga akan ada kenaikan restitusi karena impor kita naik tinggi. Lalu, ada kenaikan threshold restitusi PPN dipercepat dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar," katanya, Jumat (27/5/2022).

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Per April 2022, nilai restitusi tercatat Rp70,4 triliun atau turun 6% dibandingkan dengan nilai restitusi pada periode yang sama tahun lalu. Namun demikian, kontribusi restitusi dipercepat terhadap total restitusi tercatat mengalami peningkatan.

"Kalau dilihat, komponen restitusi dipercepat sangat tinggi mencapai 42%," ujar Ihsan.

Secara lebih terperinci, nilai restitusi dipercepat per April 2022 mencapai Rp29,8 triliun. Kemudian, realisasi restitusi normal sejumlah Rp28,6 triliun. Adapun restitusi yang timbul akibat upaya hukum dari wajib pajak mencapai Rp12,1 triliun.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan telah merevisi ketentuan restitusi PPN dipercepat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 209/2021. Berdasarkan PMK 209/2021, batas maksimal restitusi ditingkatkan dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membantu likuiditas perusahaan di tengah pandemi. Meski tak diperiksa di awal, wajib pajak yang mendapatkan restitusi PPN dipercepat tetap berpotensi diperiksa di kemudian hari.

Sebagaimana diatur pada Pasal 21, dirjen pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memperoleh restitusi dipercepat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dirjen Pajak berwenang untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?