Restitusi Bakal Cair Tanpa Diperiksa, DJP Cuma Bandingkan Dengan Data

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjamin restitusi yang dimohonkan oleh wajib pajak akan segera dicairkan sepanjang data dan informasi DJP menunjukkan adanya lebih bayar.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak akan disandingkan dengan data pemotongan atau pemungutan pajak oleh lawan transaksi dan nilai pajak yang seharusnya terutang.

"Sepanjang pajak yang diklaim itu sudah dipotong, dipungut, dan disetorkan oleh lawan transaksinya, kemudian kami perhitungkan dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Jika ada restitusi akan diberikan dengan cepat tanpa pemeriksaan," katanya, dikutip pada Minggu (28/5/2023).

Suryo menuturkan DJP berkomitmen untuk mencairkan permohonan restitusi dipercepat dalam waktu maksimal 15 hari kerja.

"Ini kami upayakan untuk mendukung likuiditas wajib pajak," ujarnya.

Seiring dengan ditetapkannya PER-5/PJ/2023, semua permohonan restitusi berdasarkan Pasal 17B dan Pasal 17D UU KUP yang disampaikan wajib pajak orang pribadi dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta akan langsung ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 17D UU KUP.

Permohonan Restitusi Hanya Akan Diteliti

Dengan prosedur pasal 17D, wajib pajak berhak memperoleh restitusi atas kelebihan pembayaran tanpa harus melalui proses pemeriksaan. Permohonan restitusi oleh wajib pajak hanya akan diteliti oleh DJP.

Bila di kemudian pemberian restitusi dipercepat berdasarkan Pasal 17D diperiksa DJP dan ditemukan adanya kekurangan pembayaran maka wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%.

Wajib pajak hanya akan dikenai sanksi sebesar suku bunga acuan per bulan ditambah dengan uplift factor sebesar 15%.

Berdasarkan catatan DJP, ada 12.000 hingga 15.000 wajib pajak orang pribadi dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta yang akan memperoleh restitusi tanpa diperiksa berdasarkan PER-5/PJ/2023. (rig)