Respons Hasil Penilaian TADAT, DJP Bentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Untuk mewujudkan tata kelola yang baik sesuai dengan hasil penilaian The Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT), Ditjen Pajak (DJP) membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak pada awal 2023.

Dalam Laporan Tahunan DJP 2023, Komite Kepatuhan mempunyai tugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan yang mendorong kepatuhan pajak, termasuk mengelola data dan teknologi informasi secara komprehensif dan terintegrasi.

“Komite Kepatuhan dilaksanakan pada 3 tingkat unit kerja, yaitu kantor pusat DJP, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak,” tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Otoritas menyatakan Komite Kepatuhan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarunit di DJP. Dengan demikian, otoritas berharap tumpang tindih dalam penanganan wajib pajak dapat dihindari.

DJP meyakini bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan dan ada peluang dari setiap tantangan. Hasil asesmen mandiri atas kinerja administrasi perpajakan berdasarkan indikator TADAT pada 2021 menunjukkan bahwa area effective risk management di DJP masih perlu disempurnakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, asesmen difokuskan pada 9 area hasil kinerja utama yang mencakup sebagian besar fungsi administrasi perpajakan, proses, dan institusi. Self-diagnostic atas kondisi DJP dengan TADAT dilakukan pertama kali pada 2017 atas kondisi per 31 Desember 2016.

Hasil penilaian tersebut menjadi latar belakang perlunya reformasi perpajakan yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 360/KMK.03/2017. Simak ‘Ini Hasil Penilaian dengan TADAT terhadap Ditjen Pajak pada 2021’.

DJP telah memiliki compliance risk management (CRM). Namun, dalam proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak tetap dibutuhkan pemangku kewenangan pada senior management level sebagai pengambil kebijakan atas rekomendasi berdasarkan pada hasil keluaran CRM.

“Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan untuk mendukung perwujudan tata kelola yang baik sesuai TADAT. Pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak didukung dengan tools CRM yang menghasilkan rekomendasi treatment untuk wajib pajak,” tulis DJP.

Adapun treatment untuk wajib pajak itu terdiri atas penegakan hukum, pemeriksaan, pengawasan, edukasi, dan pelayanan. Rekomendasi itu akan membantu Komite Kepatuhan dalam menentukan treatment yang tepat untuk satu wajib pajak.

“Demi mewujudkan one taxpayer, one treatment,” imbuh DJP dalam laporannya. Simak pula ‘Agar CRM Efektif, Perlu Dikombinasikan dengan Komite Kepatuhan’. (kaw)