AUSTRALIA

Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:40 WIB
Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

Ilustrasi.

ADELAIDE, DDTCNews – Banyak pebisnis dan pemilik properti yang terpaksa akan menjual propertinya sebelum terjadi perubahan kontroversial terhadap pajak tanah di Australia Selatan.

Kamar Dagang dan Industri Australia Selatan (Business SA) mengatakan berdasarkan survei, sebanyak 60% dari operator bisnis properti percaya perubahan pajak tanah akan mempengaruhi operasi bisnis mereka. Sebanyak 76% dari mereka percaya harus menjual properti tersebut sebelum perubahan terjadi.

“Peningkatan pajak tanah akan memengaruhi seluruh negara, dari yang menyewakan ruang mereka kepada pengemudi truk, dan ibu dan ayah pemilik usaha kecil yang membeli properti sewaan,” kata Kepala Eksekutif Business SA Martin Haese di Adelaide, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Dia menambahkan bisnis properti dianggap sebagai pilihan investasi yang aman untuk tabungan pensiun dan untuk menurunkan risiko. Namun, adanya wacana perubahan pajak atas tanah membuat pemilik bisnis berencana menjual aset mereka dan banyak yang mempertimbangkan untuk berinvestasi di negara bagian lain.

Dengan perubahan pajak atas tanah yang diumumkan dalam anggaran tahun ini, pemerintah berusaha menutup celah kemungkinan orang memiliki banyak property tapi membayar pajak minimal dengan menggunakan struktur kepemilikan yang kompleks termasuk trust.

Haese mengatakan perubahan lain pada tarif pajak akan mengurangi pendapatan pajak tanahnya di tahun-tahun mendatang. Padahal, pemerintah berharap untuk mendapatkan tambahan AUS$40 juta setara dengan Rp386 miliar per tahun dengan langkah-langkah baru yang diambil.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Business SA bersedia untuk menampung dan mempertimbangkan keluhan-keluhan para pemangku kepentingan, terutama pelaku bisnis dan pemilik properti sebelum pemerintah memperkenalkan tarif baru pada bulan Juli tahun depan.

“Jika pemerintah tidak menunda pemberlakuan pajak atau bisa juga memperkenalkan tarif yang bersaing dengan negara bagian lain, bisnis properti di SA akan mengalami penurunan signifikan jika mereka menghadapi biaya operasional yang tinggi,” imbuh Haese seperti dilansir au.news.yahoo. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:01 WIB KURS PAJAK 16 OKTOBER 2024 - 22 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja