Rencana Pajak Plastik Uni Eropa Picu Debat di Parlemen

TALLINN, DDTCNews - Rencana penerapan pajak plastik Uni Eropa telah menciptakan perdebatan di antara negara anggota. Salah satunya datang dari Estonia, negara dengan daya saing perpajakan tertinggi versi Tax Foundation.

Anggota parlemen Partai Konservatif Jaak Madison mengatakan paket stimulus ekonomi Uni Eropa senilai €750 miliar berpotensi melanggar konstitusi Estonia. Pasalnya, kebijakan lanjutan stimulus tersebut adalah penerapan kebijakan pajak baru untuk seluruh negara anggota.

"Pajak plastik dapat menjadi pelanggaran pertama konstitusi yang menyatakan Estonia sebagai republik demokratis yang merdeka dan berdaulat, di mana otoritas politik tertinggi dipegang oleh rakyat," katanya di Tallinn, seperti dikutip Rabu (9/9/2020).

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Kanselir Kehakiman Estonia Ülle Madise. Menurutnya penerapan pajak plastik Uni Eropa sama sekali tidak melanggar konstitusi. Perdebatan perihal pajak plastik Uni Eropa sepenuhnya menjadi pembahasan Riigikogu (parlemen unikameral Estonia).

Penerapan pajak plastik beserta paket stimulus ekonomi Uni Eropa seharusnya menjadi subjek pembahasan Riigikogu. Keputusan parlemen selanjutnya menjadi representasi pilihan rakyat Estonia apakah menerima atau menolak kebijakan baru dari Uni Eropa.

Apabila parlemen setuju dengan paket stimulus ekonomi tersebut maka akan diikuti oleh timbulnya kewajiban anggaran negara untuk mengembalikan dana tersebut ke kas Uni Eropa.

Oleh karena itu, tidak ada masalah dari perspektif konstitusi. "Apa yang disebut sebagai pajak plastik sebenarnya lebih merupakan suatu komponen untuk kontribusi baru bagi anggaran Uni Eropa," paparnya.

Kebijakan pajak plastik Uni Eropa berlaku dengan tarif sebesar 80 sen per kilogram untuk sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Pungutan ini akan menjadi beban negara anggota dan proyeksi setoran pajak plastik dari Estonia bisa mencapai €8 juta per tahun.

"Sesuai konstitusi, Riigikogu harus menentukan posisinya dengan tegas untuk setiap keputusan yang dapat mengakibatkan kewajiban keuangan jangka panjang kepada negara dalam hal apapun," imbuhnya dilansir news.err.ee. (Bsi)