Rencana Cukai Limbah Plastik Dikritik Asosiasi Industri Daur Ulang

BRUSSELS, DDTCNews—Asosiasi industri daur ulang plastik Eropa (European Plastics Converters/EuPC) mengkritik rencana Uni Eropa yang akan mengenakan pungutan atas limbah plastik yang tidak bisa didaur ulang mulai 1 Januari 2021.

Direktur Pelaksana EuPC Alexandre Dangis mengatakan rencana pungutan cukai limbah plastik Uni Eropa kontraproduktif dengan upaya menekan limbah plastik dan meningkatkan jumlah industri plastik daur ulang.

Menurutnya, tidak ada jaminan dana hasil pungutan cukai tersebut dialokasikan untuk pengembangan industri plastik ramah lingkungan dan justru digunakan untuk kepentingan lainnya.

"Pendapatan pajak dari plastik tidak digunakan untuk investasi infrastruktur pengelolaan limbah dan produk daur ulang. Kebijakan ini tidak akan meningkatkan kegiatan daur ulang limbah plastik di Eropa," katanya dikutip Rabu (29/7/2020).

Dangis menuturkan kebijakan cukai itu justru akan meningkatkan biaya industri daur ulang di Eropa. Selain itu, cukai plastik ini juga akan menggeser pola konsumsi masyarakat kepada kemasan lain yang memiliki dampak lingkungan lebih besar.

Menurutnya, kebijakan yang diambil Uni Eropa adalah dari aspek perpajakan yang diarahkan untuk kegiatan penimbunan limbah plastik. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk mendaur ulang ketimbang kena pajak karena menimbun limbah plastik.

Kajian EuPC menyebutkan upaya meningkatkan industri daur ulang plastik bukan perkara mudah. Segmen usaha ini membutuhkan biaya investasi yang besar dan harus dilakukan secara menyeluruh.

“Hasil pungutan limbah plastik diperkirakan sekitar €6 miliar-€8 miliar per tahun dan masuk anggaran umum Uni Eropa. Kami tidak melihat potensi adanya alokasi anggaran untuk investasi kepada industri daur ulang,” tutur Dangis.

Dilansir dari Packaging Europe, pungutan cukai atas limbah plastik daur ulang merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Tarif pungutan dipatok sebesar 80 sen per kg.

Pungutan tersebut harus dibayar negara anggota Uni Eropa yang memproduksi limbah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Kebijakan ini dirancang agar negara anggota meningkatkan kegiatan usaha industri daur ulang limbah plastik di dalam negeri. (rig)