AMERIKA SERIKAT

Reformasi Pajak Trump Mulai Temui Titik Terang

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 Oktober 2017 | 16:52 WIB
Reformasi Pajak Trump Mulai Temui Titik Terang

WASHINGTON DC, DDTCNews – Partai Republik mendapatkan angin segar terkait rencana reformasi perpajakan Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Donald Trump, setelah mendapat dukungan dari dua anggota parlemen AS.

Dua anggota parlemen tersebut adalah Senator Lisa Murkowski dari Alaska dan Senator Susan Collins dari Maine. Keduanya sama-sama berasal dari Partai Republik. Murkowski mengatakan pada mulanya menolak reformasi pajak yang diusung oleh Trump, namun kini dia memilih untuk mendukung.

“Hanya saja ingin dipastikan terlebih dulu, bagaimana bentuk akhir dari rancangan undang-undang perpajakan tersebut,” tuturnya, Selasa (17/10).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Dukungan tersebut diharapkan akan membuat draf undang-undang yang baru dapat disetujui sebelum Januari 2018. Partai Republik sendiri dalam hal ini tidak mau kejadian gagal dicabutnya Obamacare pada pertengahan tahun ini, kembali terjadi pada rencana refromasi pajak.

Kini penolakan yang cukup besar pun mengemuka dikalangan legislatif AS. Penolakan itu didasarkan pada ancaman melebarnya defisit anggaran Amerika Serikat (AS) akibat aturan perpajakan nasional yang baru.

Adapun defisit anggaran Paman Sam selama ini telah menjadi isu yang paling sensitif di kubu legislatif AS, terutama dari Parta Demokrat. Pasalnya, selama ini Pemerintah AS cukup kesulitan untuk merealisasikan program barunya, lantaran terbentur risiko pelebaran defisit anggaran nasional.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Salah satu persoalan terbesar yang menjelaskan mengapa defisit anggaran menjadi isu krusial adalah Pemerintah AS telah terjebak dalam defisit anggaran tahunan sebesar US$550 miliar dan utang nasional melebihi US$20 triliun. Nilai utang tersebut terakumulasi dari defisit dan bunga utang masa lalu.

Apabila draft reformasi pajak AS telah direalisasikan, maka pendapatan nasional akan terpangkas secara tajam hingga US$6 triliun. Di sisi lain, tidak ada pemotongan belanja yang sepadan yang diusulkan untuk menambal kerugian akibat reformasi pajak tersebut.

Akibatnya seperti dilansir dalam unionleader.com, pemangkasan tarif pajak yang diusulkan Trump berpeluang besar memperbesar defisit dan menambah utang.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini