Reformasi Pajak Jadi Prioritas 100 Hari Kepemimpinan Trump

WASHINGTON, D.C., DDTCNews – Setelah resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berjanji akan memperjuangkan Undang-Undang Reformasi Pajak menjadi prioritasnya selama 100 hari kepemimpinannya di Gedung Putih.

Pernyataan tersebut menyebabkan tingginya optimisme tentang reformasi pajak yang nyata. Hal ini telah dibuktikan dengan rencana Trump yang akan memangkas tarif pajak baik bagi individu maupun perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di AS.

Tidak hanya itu, Trump juga berjanji untuk memotong tarif pajak bagi keluarga yang berpenghasilan kurang dari US$50.000 (Rp665 juta) setahun untuk mengeliminasi apa yang disebut sebagai “death tax” dan untuk menyederhanakan aturan pajak.

Kendati demikian, perlu diingat bahwa reformasi pajak secara keseluruhan masih sangat langka terjadi, lantaran hal tersebut masih sangat sulit untuk dilakukan. Sejak reformasi pajak terakhir di AS pada 1986, telah banyak rencana reformasi pajak digaungkan. Namun, rencana tersebut gagal untuk terealisasi.

Seperti dilansir dalam Tax Notes International, reformasi pajak sulit untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, adanya trade-off yang muncul atas reformasi pajak. Kedua, masyarakat yang lebih sensitif terhadap dampak negatif dari reformasi pajak dibandingkan dengan dampak positif yang akan diterima.

Ketiga, mayoritas orang lebih memilih untuk berada dalam status quo, hal ini dikarenakan manfaat yang diterima dari reformasi pajak baru dirasakan dalam jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek adanya reformasi pajak dapat menimbulkan ketidakpastian terutama dalam ekonomi dan bisnis.

Alasan tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari anggota tim Trump yang menyatakan bahwa apabila reformasi pajak tersebut dilakukan maka kemungkinan besar penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang sekitar 50%. (Amu)