Realisasi Tax Amnesty Minim, Perbankan Tetap Optimis

JAKARTA, DDTCNews – Sejumlah pihak nampaknya mulai pesimistis dengan target tax amnesty. Kali ini, giliran Bank Indonesia (BI) yang menilai target penerimaan negara yang dipatok pemerintah sebesar Rp165 triliun akan sulit tercapai. Berita ini menghiasi halaman beberapa surat kabar pagi ini, Jumat (9/9).

BI memprediksi realisasi penerimaan uang tebusan hanya Rp21 triliun, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya di mana BI bertaruh di angka Rp50 triliun. Sementara, dana repatriasi yang ditarget Rp1000 triliun diprediksi hanya akan tercapai Rp180 triliun saja.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan jumlah uang tebusan sebesar Rp21 triliun itu terbagi menjadi dua fase yakni, tahun 2016 uang tebusannya mencapai Rp18 triliun dan tahun 2017 mencapai Rp3 triliun. Dasar perkiraan ini adalah realisasi tax amnesty hingga pekan pertama September 2016.

Kendati demikian, beberapa kalangan dari perbankan mengaku optimistis bahwa realisasi dana repatriasi yang masuk melalui bank akan sesuai dengan rencana awal. Berikut ringkasan beritanya:

• Pengusaha Butuh Waktu

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) Achmad Baiquni mengatakan hingga saat ini penerimaan dana repatriasi yang dihimpun BNI telah mencapai Rp79,4 miliar. Menurutnya, banyak wajib pajak yang masih menghitung dan menyiapkan dana baik untuk tebusan maupun repatriasi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Analis Pasar Investasi dan Perbankan Pindarwin Simamere mengatakan realisasi tax amnesty membutuhkan waktu yang lama. Wajib pajak belum sepenuhnya memahami secara terperinci proses pelaksanaan tax amnesty yang lebih transparan.

• Sosialisasi Tax Amnesty di London

Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menggelar sosialisasi tax amnesty bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di London. Sedikitnya 100 orang pengusaha dan masyarakat hadir dalam acara tersebut. Duta Besar Indonesia di Inggris dan Irlandia Rizal Sukma mengajak seluruh WNI memanfaatkan tax amnesty.

• Kemenkeu Minta Anggaran Rp42,1 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan anggaran belanja Rp42,1 triliun dalam RAPBN 2017 mendatang. Jumlah ini lebih tinggi dari anggaran dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp38,07 triliun. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menginginkan agar anggaran Kemenkeu tahun depan kurang dari Rp38 triliun. Menurutnya, penyerapan anggaran Kemenkeu tergolong rendah yakni sekitar 50%.

• Inflasi 2017 Berpeluang Tembus 4%

Pemerintah didorong meningkatkan koordinasi untuk menekan harga terutama di komoditas pangan strategis, barang yang diatur pemerintah, dan menjaga inflasi inti karena tahun depan inflasi berpotensi di atas 4%. Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun depan bisa mencapai 4,65% jika pemerintah menggeser tarif listrik menjadi lebih tinggi. Selain itu potensi inflasi juga dipicu kenaikan tarif angkutan udara yang lebih banyak terjadi di daerah terutama di momen hari raya keagamaan.

• Pos Lintas Negara Jadi Kawasan Kepabeanan

Pengawasan perlintasan barang antarnegara di kawasan perbatasan makin diperketat menyusul terbitnya peraturan menteri keuangan yang memberikan peluang pembentukan kawasan kepabeanan di suatu pos lintas batas. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.133/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK No.23/PMK.04/2016 perihal Kawasan Kepabeanan dan Tempat Penimbunan Sementara.

• Tingkat Kemiskinan Capai 10,5%, Subsidi Diperbaiki

Pemerintah dan DPR menyepakati target tingkat kemiskinan pada tahun depan di kisaran 10,5% terhadap total penduduk. Angka itu relatif sama dengan harapan yang mengincar kisaran 9,5% - 10,5%. Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rahma Iryanti menuturkan pemerintah akan terus memperbaiki target penerima bantuan subsidi dan bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan.

• BUMN Perlu Beri Kontribusi

Wakil Menteri Jusuf Kalla meminta BUMN ke depan per,u memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian nasional, terutama kontribusi pajak. Menurutnya, BUMN perlu memberikan penerimaan negara, bukan diberi injeksi modal. Pengelolaan BUMN secara efisien dan professional diperlukan. Sementara, Menteri BUMN Rini soemarno menargetkan aset BUMN tahun 2019 bisa mencapai Rp7 ribu triliun. Seperti diketahui, saat ini aset BUMN sebesar Rp5 ribu triliun. Dia mengaku tengah menyiapkan holding bagi BUMN.

• Pemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital Global

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berjanji akan segera bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas Peraturan Menteri Kominfo tentang perusahaan konten berbasis internet atau over the top (OTT) yang mana salah satu isinya mengenai pajak bagi OTT. Kini Kemenkominfo tengah mencari format penerapan pajak yang pas bagi OTT. (Amu)